Frame Daily, Garut - Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Relawan Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Garut menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Senin (6/7/2026). Aksi ini menarik perhatian luas setelah salah satu orator mengaitkan program nasional tersebut dengan dalil suci keagamaan. Sang orator mengeklaim bahwa program Makan Bergizi Gratis bentukan pemerintah pusat sebenarnya telah tertuang di dalam Al-Qur'an. Ia mengutip Surah Al-Baqarah ayat 168 yang berisi perintah universal kepada manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik (thayyib) di bumi. Langkah menyandingkan teks keagamaan dengan program politik praktis ini seketika memicu perdebatan hangat dan menuai beragam komentar dari warganet.
Berikut video yang beredar di media sosial
Sebagian masyarakat dan pengguna media sosial menyayangkan penggunaan dalil agama tersebut karena dinilai kurang tepat untuk menjustifikasi kebijakan publik yang masih dinamis. Sebaliknya, sebagian pihak lain memandang penyampaian itu sebagai bentuk internalisasi nilai keagamaan dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat Di samping orasi keagamaan yang menjadi sorotan, Aliansi Relawan MBG Garut secara resmi membawa delapan tuntutan utama kepada para wakil rakyat. Di antara poin-poin tersebut, massa mendesak pemerintah agar segera menyusun Undang-Undang khusus sebagai payung hukum tetap bagi program MBG agar tidak lagi sekadar mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres). Massa aksi juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengevaluasi kebijakan moratorium Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru yang dinilai menghambat ruang kerja para relawan di daerah. Tidak hanya menyangkut keberlanjutan program, para pendemo turut menyuarakan jaminan kesejahteraan kelompok mereka, termasuk desakan pemberian insentif khusus, regulasi kelembagaan yang legal, hingga jaminan kesehatan dari negara bagi seluruh petugas lapangan Perwakilan massa aksi kemudian diterima oleh pihak DPRD Kabupaten Garut bersama jajaran pemerintah daerah untuk melakukan audiensi langsung guna menyalurkan aspirasi tersebut ke tingkat pusat.
Komentar