Frame Daily, Sambas – Masyarakat di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, tengah menghadapi berbagai persoalan pelayanan publik yang dinilai semakin membebani aktivitas ekonomi. Dalam beberapa pekan terakhir, warga mengeluhkan pemadaman listrik yang berulang, kelangkaan LPG bersubsidi 3 kilogram, hingga kondisi jalan rusak yang menghambat mobilitas orang dan distribusi barang.
Rangkaian persoalan tersebut tidak hanya menyulitkan kebutuhan rumah tangga, tetapi juga memberikan tekanan besar terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergantung pada pasokan energi dan kelancaran akses transportasi.
Kelangkaan LPG Tekan Produktivitas UMKM
Kelangkaan tabung LPG 3 kilogram menjadi salah satu persoalan yang paling dirasakan masyarakat. Pasokan gas bersubsidi disebut tidak menentu sehingga memaksa sebagian pelaku usaha membeli dengan harga lebih mahal atau mencari hingga ke luar wilayah.
Sukarman, pemilik warung makan di Kecamatan Sambas, mengaku kesulitan mempertahankan operasional usahanya akibat stok LPG yang sulit diperoleh.
"Kalau di pangkalan kosong, kami terpaksa mencari ke tempat lain dengan harga lebih tinggi. Di sisi lain listrik juga sering padam sehingga bahan makanan yang disimpan di pendingin ikut terdampak," ujarnya.
Kondisi tersebut dikeluhkan banyak pedagang kecil yang belum mampu beralih menggunakan LPG nonsubsidi karena keterbatasan modal usaha. Mereka berharap pemerintah memperketat pengawasan distribusi agar kuota LPG bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Pelaku UMKM juga meminta adanya operasi pasar apabila diperlukan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan stok di pangkalan resmi.
Jalan Rusak Hambat Distribusi Barang
Selain persoalan energi, masyarakat juga menyoroti kerusakan jalan di sejumlah ruas penghubung antarkecamatan yang dinilai semakin mengganggu aktivitas ekonomi.
Lubang besar yang dipenuhi genangan air saat hujan membuat kendaraan logistik harus melaju lebih lambat. Akibatnya, waktu distribusi barang meningkat, biaya operasional bertambah, dan risiko kecelakaan lalu lintas ikut meningkat.
Sejumlah warga menilai kondisi jalan tersebut turut memengaruhi distribusi LPG karena kendaraan pengangkut kerap mengalami keterlambatan ketika melintasi jalur yang rusak.
Bagi Kabupaten Sambas yang mengandalkan sektor pertanian, perdagangan, dan aktivitas ekonomi lintas wilayah, infrastruktur jalan memiliki peran strategis dalam menjaga kelancaran rantai pasok.
Warga menyebut beberapa ruas jalan kabupaten telah mengalami kerusakan cukup lama tanpa perbaikan berarti. Mereka berharap rehabilitasi infrastruktur menjadi salah satu prioritas dalam pengalokasian anggaran daerah.
Warga Desak Perbaikan Pelayanan Publik
Berbagai persoalan tersebut mendorong asosiasi pedagang dan masyarakat meminta Pemerintah Kabupaten Sambas bersama instansi terkait segera melakukan langkah terpadu.
Selain memperbaiki sistem distribusi LPG, warga juga berharap jadwal pemadaman listrik dapat disampaikan secara terbuka sehingga pelaku usaha dapat mengatur aktivitas produksinya dengan lebih baik.
Pemerintah Kabupaten Sambas menyatakan telah berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Pertamina Patra Niaga dan PLN Wilayah Kalimantan Barat, untuk mencari solusi atas berbagai kendala yang terjadi.
Pemerintah daerah juga menyebut pengawasan terhadap pangkalan LPG akan diperketat, sementara sejumlah ruas jalan prioritas telah diusulkan masuk dalam skema penganggaran perubahan tahun ini.
Masyarakat kini menantikan realisasi langkah-langkah tersebut agar pelayanan publik kembali berjalan optimal serta iklim usaha di Kabupaten Sambas dapat pulih dan berkembang.
Komentar