Frame Daily, JAKARTA – Jaringan kereta api Indonesia terus dikembangkan pemerintah dengan target penambahan sekitar 14.000 kilometer hingga 2045. Pengembangan tersebut diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional, menekan biaya logistik, mengurangi ketimpangan antarwilayah, sekaligus mendukung pertumbuhan kawasan industri dan komoditas di luar Jawa.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan jaringan kereta api Indonesia saat ini memiliki sekitar 7.000 kilometer rel aktif. Pemerintah masih melihat kebutuhan besar untuk melakukan reaktivasi jalur lama serta membangun trase baru yang dinilai strategis bagi mobilitas manusia dan distribusi barang.
"Prinsipnya adalah memang kita terus ingin mengembangkan jaringan kereta. Artinya ada dua elemen. Yang pertama adalah prasarananya, relnya. Relnya kita kembangkan," ujar AHY dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (7/10/2026), dikutip ANTARA.
Pengembangan jaringan kereta api Indonesia tidak hanya menyasar transportasi penumpang. Pemerintah juga menempatkan angkutan logistik sebagai salah satu prioritas karena sejumlah wilayah penghasil komoditas membutuhkan moda transportasi dengan kapasitas besar dan efisien.
Kebutuhan jaringan kereta api Indonesia semakin terlihat di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. AHY menyebut komoditas di ketiga kawasan tersebut sudah membutuhkan dukungan jaringan kereta untuk memperlancar pergerakan barang dari sentra produksi menuju pusat distribusi dan kawasan industri.
Target Rel Nasional Capai 14.000 Kilometer
Pemerintah menyiapkan agenda besar dalam pengembangan jaringan kereta api Indonesia hingga 2045. Tambahan jaringan yang direncanakan mencapai sekitar 14.000 kilometer, termasuk pembangunan jalur baru dan reaktivasi sejumlah lintasan yang sebelumnya tidak lagi beroperasi.
Kebutuhan investasi untuk mewujudkan target tersebut diperkirakan mencapai Rp1.100 triliun hingga Rp1.200 triliun. Angka itu menunjukkan besarnya kebutuhan pendanaan untuk membangun infrastruktur rel sekaligus mengembangkan ekosistem transportasi berbasis kereta dalam jangka panjang.
AHY mengatakan pembangunan tersebut perlu dilakukan secara terencana dan terintegrasi dengan tata ruang. Jalur kereta tidak dapat dibangun secara terpisah dari perkembangan kawasan karena keberadaannya harus mampu mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru.
"Pengembangan perkeretaapian nasional harus dilakukan secara terintegrasi dengan perencanaan tata ruang dan pertumbuhan kawasan," ujar AHY.
Strategi tersebut menjadi penting karena karakteristik setiap wilayah Indonesia berbeda. Kondisi geografis, persebaran penduduk, pusat industri, hingga komoditas unggulan membutuhkan pendekatan pembangunan jaringan kereta api Indonesia yang tidak seragam.
Pemerintah menilai pembangunan rel di luar Jawa dapat menjadi instrumen untuk memperkuat konektivitas antarwilayah. Infrastruktur tersebut juga diharapkan membantu mengurangi ketergantungan terhadap angkutan jalan raya yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung distribusi barang.
Sumatera, Kalimantan, Sulawesi Punya Fokus Berbeda
Pengembangan jaringan kereta api Indonesia di luar Jawa akan mempertimbangkan kebutuhan spesifik setiap pulau. Sumatera dinilai membutuhkan penguatan jaringan yang sudah ada sekaligus perluasan jalur menuju wilayah yang memiliki potensi ekonomi besar.
Berbeda dengan Sumatera, Kalimantan membutuhkan pembangunan jaringan dari titik nol. Kondisi tersebut membuat kebutuhan perencanaan, pembebasan lahan, pembangunan prasarana, hingga koneksi dengan pusat ekonomi harus disiapkan secara lebih komprehensif.
Adapun Sulawesi diarahkan pada integrasi jaringan kereta api Indonesia dengan kawasan industri serta sentra komoditas unggulan. Integrasi tersebut diharapkan membuat distribusi bahan baku dan hasil produksi menjadi lebih efisien.
AHY mengatakan komoditas yang berada di Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi sudah membutuhkan dukungan jaringan kereta logistik. Moda tersebut dapat menjadi bagian dari strategi pemerintah meningkatkan daya saing distribusi barang sekaligus memperkuat konektivitas ekonomi antardaerah.
Pembangunan rel di luar Jawa juga dikaitkan dengan upaya mengurangi ketimpangan pembangunan. Infrastruktur transportasi yang menjangkau kawasan produksi dapat membuka akses menuju pasar, pelabuhan, kawasan industri, dan pusat konsumsi.
Kereta Didorong Tekan Biaya Logistik
Pemerintah melihat jaringan kereta api Indonesia memiliki posisi strategis dalam menekan biaya logistik nasional. Kereta dapat mengangkut barang dalam jumlah besar dengan perjalanan yang lebih terjadwal, terutama pada koridor yang memiliki volume komoditas tinggi.
Penguatan angkutan barang juga berpotensi memperbaiki efisiensi rantai pasok. Komoditas dari wilayah produksi dapat terhubung dengan pusat pengolahan dan distribusi tanpa sepenuhnya bergantung pada angkutan jalan.
AHY menegaskan pengembangan perkeretaapian merupakan bagian dari mandat Presiden Prabowo Subianto dalam Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), khususnya sektor infrastruktur dan konektivitas. Karena itu, percepatan pembangunan membutuhkan koordinasi lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
Menurut AHY, masih terdapat ketimpangan dalam pengembangan transportasi berbasis rel di Indonesia. Kondisi tersebut menjadi alasan pemerintah mendorong strategi pembangunan yang lebih terarah, terutama di kawasan yang belum memiliki jaringan kereta memadai.
Pembangunan jaringan kereta api Indonesia juga dipandang tidak sebatas proyek infrastruktur. Jalur yang terintegrasi dengan kawasan ekonomi dapat membentuk pusat pertumbuhan baru dan meningkatkan akses masyarakat terhadap transportasi massal.
Penumpang Butuh Kereta Modern
Pengembangan jaringan kereta api Indonesia turut menyentuh sisi angkutan penumpang. AHY menyebut kebutuhan terhadap penambahan gerbong atau trainset modern masih cukup besar, terutama untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan kepada masyarakat.
Pemerintah juga berharap peningkatan kebutuhan kereta penumpang dapat mendorong kemandirian industri nasional. Pengadaan sarana perkeretaapian tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jumlah armada, tetapi juga membuka ruang bagi pengembangan kemampuan manufaktur dalam negeri.
"Kalau ada kerja sama dengan negara-negara lain termasuk Jepang, saya rasa adalah sebuah kewajaran, tapi yang paling penting semangatnya juga adalah bagaimana industri perkeretaapian nasional juga hidup, berkembang," kata AHY.
Kerja sama internasional, menurut dia, dapat menjadi sarana memperoleh teknologi dan pengalaman. Transfer teknologi tersebut diharapkan dapat dikembangkan menjadi inovasi domestik sesuai kebutuhan transportasi Indonesia.
Dengan pendekatan itu, pengembangan jaringan kereta api Indonesia tidak berhenti pada pembangunan rel dan pengadaan kereta. Pemerintah ingin membangun ekosistem yang mencakup prasarana, sarana, industri pendukung, teknologi, serta sumber daya manusia.
Kereta Jadi Andalan Transportasi Rendah Emisi
Aspek lingkungan juga menjadi alasan pemerintah memperkuat jaringan kereta api Indonesia. AHY menyebut kereta memiliki keunggulan dari sisi efisiensi dan emisi dibandingkan sejumlah moda transportasi lainnya.
"Padahal, kereta api memiliki keunggulan sangat besar, termasuk dari sisi efisiensi dan emisi. Bahkan kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca sangat rendah, kurang dari 1 persen. Ini harus kita dorong sebagai bagian dari komitmen menuju net zero emission," kata AHY.
Pernyataan tersebut menempatkan pengembangan perkeretaapian dalam agenda transisi menuju transportasi yang lebih rendah emisi. Pembangunan jaringan baru di luar Jawa dapat sekaligus menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah menghadirkan sistem transportasi yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Target penambahan sekitar 14.000 kilometer hingga 2045 tentu membutuhkan pembiayaan besar, perencanaan matang, serta koordinasi lintas sektor. Integrasi dengan tata ruang juga menjadi faktor penting agar investasi infrastruktur memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara maksimal.
Dengan kebutuhan investasi Rp1.100 triliun hingga Rp1.200 triliun, pembangunan jaringan kereta api Indonesia menjadi salah satu agenda infrastruktur jangka panjang dengan skala besar. Pemerintah dituntut memastikan setiap koridor yang dibangun memiliki manfaat nyata bagi mobilitas masyarakat, distribusi barang, pertumbuhan ekonomi, serta pemerataan pembangunan.
Komentar