Frame Daily, Jakarta - Bagi warga yang terdampak gempa Nusa Tenggara Timur, persoalan tidak berhenti ketika bantuan darurat datang. Setelah kondisi awal ditangani, kebutuhan untuk memperbaiki fasilitas, memenuhi kebutuhan dasar, dan kembali menjalankan aktivitas sehari-hari menjadi pekerjaan berikutnya.
Hal itulah yang mulai dipetakan pemerintah dan DPR RI setelah mengunjungi sejumlah wilayah terdampak gempa di NTT, Rabu (19/8/2026).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa datang bersama Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal. Rombongan menemui masyarakat, melihat kondisi permukiman dan fasilitas yang rusak, serta berdialog dengan warga dan pemerintah daerah.
Dari kunjungan tersebut, perhatian diarahkan bukan hanya pada kebutuhan sesaat, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat melewati fase pemulihan setelah bencana.
Kebutuhan Korban Gempa NTT Mulai Dipetakan
Kondisi setiap wilayah terdampak tidak selalu sama. Karena itu, pemerintah menilai kebutuhan warga perlu diketahui secara langsung sebelum menentukan dukungan yang diperlukan.
Purbaya mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk mendengarkan kebutuhan masyarakat sekaligus melihat kondisi mereka di lapangan.
“Kami ingin melihat langsung kondisi masyarakat dan mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan mereka,” ujar Purbaya.
Ia menegaskan penanganan korban gempa membutuhkan lebih dari sekadar bantuan segera. Masyarakat juga memerlukan dukungan untuk memulihkan kehidupan setelah bencana.
Pendekatan tersebut membuat pemetaan kebutuhan menjadi penting. Apa yang diperlukan warga dalam kehidupan sehari-hari perlu diketahui, sementara kerusakan permukiman dan fasilitas juga harus menjadi bagian dari penanganan.
Dalam keterangan Kementerian Keuangan, belum dirinci jumlah fasilitas yang rusak, nilai kerugian, maupun besaran anggaran pemulihan untuk masing-masing wilayah yang dikunjungi.
Pemulihan Tak Hanya Soal Bantuan
Fase setelah bencana membawa kebutuhan yang lebih panjang. Warga perlu kembali menjalankan aktivitas sehari-hari, sementara fasilitas yang terdampak harus diperbaiki.
Kementerian Keuangan menyebut setidaknya ada beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam langkah pemulihan, yakni pemenuhan kebutuhan dasar, perbaikan fasilitas yang rusak, serta dukungan agar masyarakat dapat kembali beraktivitas.
Dengan begitu, ukuran penanganan tidak hanya dilihat dari seberapa cepat bantuan diberikan. Keberlanjutan dukungan menjadi bagian penting agar masyarakat tidak menghadapi dampak bencana sendirian.
Hekal menekankan perlunya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pihak terkait.
“Kita harus memastikan masyarakat tidak berjalan sendiri menghadapi dampak bencana,” kata Hekal.
Koordinasi tersebut diperlukan agar kebutuhan yang telah ditemukan di lapangan tidak berhenti sebagai catatan kunjungan, tetapi dapat ditindaklanjuti.
Pemerintah dan DPR Pantau Tahap Berikutnya
DPR RI juga menempatkan kunjungan tersebut sebagai kesempatan untuk memastikan aspirasi masyarakat terdampak dapat disampaikan langsung kepada pemerintah.
Misbakhun mengatakan kebutuhan warga, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun pemulihan, harus menjadi perhatian bersama.
Hasil dialog dengan masyarakat dan pemerintah daerah selanjutnya diharapkan menjadi bahan dalam menentukan dukungan serta kebijakan yang diperlukan.
Tahapannya mencakup penanganan tanggap darurat hingga pemulihan.
Pemerintah dan DPR RI menyatakan akan terus memantau perkembangan penanganan pascagempa di NTT. Namun, hingga keterangan tersebut disampaikan, belum ada rincian mengenai besaran bantuan lanjutan, jadwal perbaikan fasilitas, atau target waktu pemulihan.
Purbaya memastikan koordinasi akan tetap berjalan agar kebutuhan masyarakat yang telah ditemukan dapat segera ditindaklanjuti.
“Kami akan terus berkoordinasi agar kebutuhan masyarakat terdampak dapat ditindaklanjuti,” ujarnya.
Bagi warga terdampak, tahap berikutnya kini bukan hanya menunggu bantuan, tetapi memastikan kebutuhan yang sudah dipetakan benar-benar masuk ke proses penanganan hingga pemulihan.
Komentar