Frame Daily, Jakarta - Kebutuhan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur mulai dipetakan secara langsung oleh pemerintah dan DPR RI. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penanganan pascabencana tidak berhenti pada bantuan darurat, tetapi berlanjut hingga pemulihan kehidupan masyarakat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal mengunjungi sejumlah wilayah terdampak gempa di NTT, Rabu (19/8/2026).
Rombongan menemui masyarakat, melihat kondisi permukiman dan fasilitas yang mengalami kerusakan, serta berdialog dengan warga dan pemerintah daerah mengenai kebutuhan setelah bencana.
Bagi korban gempa NTT, kebutuhan pascabencana tidak hanya berkaitan dengan bantuan segera. Pemulihan aktivitas sehari-hari dan perbaikan fasilitas yang terdampak juga menjadi bagian penting dari penanganan.
Pemerintah Petakan Kebutuhan Korban Gempa NTT
Purbaya mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus mendengarkan kebutuhan mereka.
“Kami ingin melihat langsung kondisi masyarakat dan mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan mereka,” ujar Purbaya.
Ia menilai penanganan korban gempa membutuhkan dukungan yang berkelanjutan. Setelah bantuan awal diberikan, masyarakat tetap membutuhkan dukungan untuk memulihkan kehidupan mereka setelah bencana.
Karena itu, hasil dialog dengan warga menjadi bagian dari bahan pemerintah dalam menyiapkan dukungan yang diperlukan. Kondisi di lapangan juga menjadi pertimbangan untuk menentukan kebutuhan yang perlu ditindaklanjuti.
Dalam kunjungan tersebut, pemerintah dan DPR RI turut meninjau permukiman serta fasilitas yang mengalami kerusakan akibat gempa. Namun, bahan yang disampaikan Kementerian Keuangan belum merinci jumlah kerusakan maupun nilai kebutuhan pemulihan di setiap wilayah yang dikunjungi.
DPR RI Dorong Penanganan Pascagempa
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan kunjungan ke wilayah terdampak menjadi kesempatan untuk memastikan aspirasi masyarakat dapat disampaikan secara langsung kepada pemerintah.
“Kami ingin memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terdampak benar-benar teridentifikasi,” kata Misbakhun.
Menurut dia, kebutuhan warga, baik untuk kehidupan sehari-hari maupun proses pemulihan, perlu menjadi perhatian bersama.
Hal serupa disampaikan Mohamad Hekal. Ia menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak terkait agar bantuan dapat diberikan secara cepat dan tepat sasaran.
“Kita harus memastikan masyarakat tidak berjalan sendiri menghadapi dampak bencana,” ujar Hekal.
Koordinasi menjadi penting karena penanganan pascabencana mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar hingga perbaikan fasilitas yang rusak.
Pemulihan Gempa NTT Tak Berhenti di Bantuan Darurat
Kunjungan pemerintah dan DPR RI juga diarahkan untuk menyiapkan langkah pemulihan masyarakat terdampak.
Ada tiga kebutuhan yang disebut dalam bahan Kementerian Keuangan, yakni pemenuhan kebutuhan dasar, perbaikan fasilitas yang rusak, serta dukungan agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari.
Tahapan tersebut menunjukkan bahwa perhatian pemerintah tidak hanya diarahkan pada kondisi korban sesaat setelah bencana.
Pemulihan kehidupan masyarakat menjadi bagian dari penanganan yang perlu terus dipantau.
Pemerintah bersama DPR RI menyatakan akan memantau perkembangan penanganan pascagempa di NTT.
Hasil kunjungan dan dialog dengan masyarakat akan digunakan sebagai bahan dalam menentukan dukungan dan kebijakan yang diperlukan, mulai dari tanggap darurat hingga pemulihan.
Purbaya memastikan koordinasi akan terus dilakukan agar kebutuhan masyarakat terdampak dapat ditindaklanjuti.
“Kami akan terus berkoordinasi agar kebutuhan masyarakat terdampak dapat ditindaklanjuti,” ujarnya.
Untuk saat ini, pemerintah belum merinci bentuk dukungan lanjutan maupun jadwal pemulihan dalam keterangan tersebut. Fokus berikutnya adalah memastikan kebutuhan warga yang ditemukan di lapangan dapat dipetakan dan ditindaklanjuti melalui koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR RI.
Komentar