Oleh Didi Irawadi Syamsuddin · 6 November 2026
Di meja kekuasaan, persoalan bisa diperhalus menjadi laporan. Di meja makan rakyat, akibatnya tidak bisa disamarkan. Yang sering langka adalah keberanian mendengarkan kenyataan. Di panggung, keberhasilan dapat dirangkai menjadi pidato yang menggetarkan. Di rumah-rumah rakyat, keberhasilan harus hadir sebagai penghasilan yang cukup, pendidikan yang terjangkau, udara yang aman, dan pekerjaan yang memberi harapan. Di sanalah kepemimpinan Prabowo sesungguhnya diuji.
Kasus dugaan penyadapan yang menyeret nama Kapolri Listyo Sigit Prabowo merupakan salah satu ujian tersebut. Persoalan ini harus diusut secara transparan dan objektif. Jika terbukti ada penyalahgunaan kewenangan, siapa pun yang bertanggung jawab harus menghadapi konsekuensi hukum.
Namun, Indonesia terlalu besar untuk seluruh perhatian Presiden tersandera oleh persoalan seorang pembantunya. Kasus Listyo mungkin menguji ketegasan Prabowo terhadap bawahannya. Tetapi nasib jutaan rakyat Indonesia menguji kualitas kepemimpinannya sebagai Presiden.
Dan ujian yang terakhir jauh lebih besar, lebih mendesak, serta lebih menentukan masa depan bangsa.
Ketika Daya Beli Melemah, Rakyat Membayar Harga Termahal
Persoalan paling nyata adalah tekanan terhadap kehidupan ekonomi rakyat. Daya beli yang melemah, biaya hidup yang semakin berat, serta ketidakpastian penghasilan merupakan persoalan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan optimisme dalam pidato.
Bagi keluarga yang penghasilannya terbatas, kenaikan harga beras, minyak goreng, telur, dan kebutuhan pokok lainnya bukan sekadar angka inflasi. Itu berarti ada kebutuhan yang harus dikurangi, ada keinginan anak yang harus ditunda, bahkan ada pendidikan dan kesehatan yang terpaksa dikorbankan.
Pemerintah boleh mengatakan ekonomi tumbuh. Tetapi pertumbuhan kehilangan makna sosialnya apabila rakyat tidak merasakan perbaikan kehidupan.
Pertumbuhan ekonomi seharusnya bukan hanya terlihat dalam statistik, melainkan juga terasa di pasar tradisional, warung kecil, tempat usaha, dan meja makan keluarga Indonesia.
Dunia Usaha Tertekan, Lapangan Kerja Semakin Sulit
Kelesuan sektor bisnis juga tidak boleh dianggap persoalan biasa. Ketika konsumsi melemah, dunia usaha menghadapi tekanan. Penjualan menurun, keuntungan menyusut, ekspansi tertunda, dan sebagian perusahaan menghadapi pilihan sulit untuk mengurangi tenaga kerja.
Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) bukan sekadar persoalan hubungan industrial. Di balik satu surat PHK, ada keluarga yang kehilangan penghasilan, cicilan yang harus dibayar, dan anak-anak yang masa depannya menjadi tidak pasti.
Pada saat yang sama, jutaan generasi muda membutuhkan kesempatan bekerja. Mereka telah belajar, berjuang, dan menyelesaikan pendidikan dengan harapan memperoleh kehidupan yang lebih baik.
Tetapi apa arti bonus demografi apabila negara tidak mampu menyediakan pekerjaan yang layak?
Indonesia tidak boleh membiarkan generasi mudanya tumbuh dengan ijazah di tangan, tetapi tanpa kepastian pekerjaan dan masa depan.
Pemerintah harus lebih serius memperkuat industri, investasi produktif, usaha kecil dan menengah, serta penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Jangan sampai program-program yang terdengar megah justru tidak menyentuh persoalan mendasar dunia usaha dan tenaga kerja.
Rupiah, Bursa Saham, dan Kepercayaan Investor
Tekanan terhadap nilai tukar rupiah, indeks harga saham, dan kepercayaan investor merupakan ujian lain yang tidak kalah penting.
Melemahnya rupiah dapat meningkatkan biaya impor dan tekanan terhadap dunia usaha. Sementara itu, pelemahan pasar saham dapat menggerus nilai investasi, mengganggu pembiayaan perusahaan, serta memengaruhi persepsi terhadap prospek ekonomi nasional.
Tentu, pergerakan rupiah dan pasar saham tidak hanya dipengaruhi kebijakan pemerintah. Kondisi ekonomi global, suku bunga internasional, arus modal, dan dinamika geopolitik juga memainkan peranan besar.
Namun, faktor eksternal tidak boleh terus-menerus dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab domestik.
Kepastian hukum, konsistensi kebijakan, disiplin fiskal, tata kelola pasar, serta pemberantasan korupsi merupakan pekerjaan rumah yang berada dalam jangkauan pemerintah.
Kepercayaan investor tidak bisa diperintahkan, apalagi dipaksa tunduk pada gertakan. Kepercayaan hanya tumbuh ketika negara menunjukkan kredibilitas, transparansi, kepastian hukum, dan konsistensi kebijakan.
Pasar mungkin dapat digerakkan sementara oleh pernyataan politik. Tetapi kepercayaan jangka panjang hanya dapat dibangun melalui tindakan nyata.
Hutan Terbakar, Masa Depan Bangsa Ikut Dipertaruhkan
Di tengah berbagai persoalan ekonomi, Indonesia juga menghadapi ancaman kerusakan lingkungan yang tidak kalah serius.
Kebakaran hutan dan lahan di Sumatra, Kalimantan, serta berbagai wilayah lainnya bukan sekadar persoalan pohon yang hangus atau lahan yang berubah menjadi abu.
Ketika hutan terbakar, masyarakat kehilangan udara bersih. Anak-anak menghadapi ancaman gangguan kesehatan, petani kehilangan sumber penghidupan, keanekaragaman hayati terancam, dan kerusakan ekosistem dapat berlangsung selama puluhan tahun.
Hutan bukan sekadar kumpulan pohon yang dapat dihitung nilai ekonominya. Hutan adalah sumber kehidupan, penjaga keseimbangan alam, dan warisan yang seharusnya diterima generasi berikutnya.
Pemerintah harus berani menindak siapa pun yang terbukti bertanggung jawab atas pembakaran ilegal, termasuk apabila pelakunya memiliki kekuatan ekonomi dan kedekatan politik.
Pengawasan terhadap konsesi, penegakan hukum lingkungan, pemulihan lahan, serta perlindungan masyarakat terdampak harus menjadi prioritas nyata.
Sungguh ironis apabila negara begitu bersemangat berbicara tentang masa depan Indonesia Emas, tetapi gagal menjaga hutan yang menjadi salah satu kekayaan terbesar bangsa.
Jangan sampai kita mewariskan gedung-gedung megah kepada anak cucu, tetapi meninggalkan tanah yang rusak, sungai yang tercemar, dan udara yang semakin sulit dihirup.
Guru yang Belum Sejahtera, Indonesia Emas yang Dipertanyakan
Persoalan lain yang seharusnya menggugah nurani pemerintah adalah kesejahteraan guru.
Kita sering mendengar pidato tentang pentingnya pendidikan, kualitas sumber daya manusia, dan cita-cita Indonesia Emas 2045. Namun, di berbagai daerah masih ada guru, terutama guru honorer dan tenaga pendidik non-ASN, yang menghadapi penghasilan rendah serta ketidakpastian status pekerjaan.
Mereka diminta mendidik generasi penerus bangsa, membentuk karakter, menanamkan ilmu pengetahuan, dan mempersiapkan masa depan Indonesia.
Tetapi bagaimana mungkin kita menuntut pendidikan berkualitas apabila sebagian pendidiknya sendiri masih harus berjuang memenuhi kebutuhan hidup yang paling mendasar?
Kesejahteraan guru bukan belas kasihan pemerintah. Itu merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk membangun pendidikan yang bermutu dan berkeadilan.
Anggaran pendidikan harus benar-benar mencerminkan keberpihakan terhadap kualitas pembelajaran, kesejahteraan pendidik, serta pemerataan kesempatan belajar.
Bangsa yang bermimpi menjadi besar, tetapi membiarkan gurunya hidup dalam kesulitan, sesungguhnya sedang mempertaruhkan masa depannya sendiri.
Indonesia Emas tidak akan lahir hanya dari slogan, baliho, atau pidato. Ia harus dimulai dari ruang-ruang kelas, dari guru yang dihargai, dan dari anak-anak yang memperoleh pendidikan bermutu tanpa dibatasi kemiskinan.
Program Besar Harus Diukur dari Manfaatnya bagi Rakyat
Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih juga harus ditempatkan dalam kerangka evaluasi yang jujur dan terbuka.
Tujuan meningkatkan gizi anak dan memperkuat perekonomian desa tentu patut didukung. Tetapi tujuan yang baik tidak otomatis menjamin pelaksanaan yang berhasil.
Program dengan anggaran besar membutuhkan tata kelola yang transparan, pengawasan ketat, evaluasi independen, dan ukuran keberhasilan yang jelas.
Jangan sampai negara lebih sibuk mengejar target administratif daripada memastikan manfaat nyata yang diterima masyarakat.
Setiap rupiah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan. Setiap kelemahan pelaksanaan harus diperbaiki, bukan ditutupi dengan pencitraan.
Kebijakan publik bukan panggung untuk membuktikan bahwa pemerintah selalu benar. Kebijakan publik adalah instrumen untuk memperbaiki kehidupan rakyat, termasuk dengan mengakui dan mengoreksi kesalahan.
Penegakan Hukum dan Keberanian Mendengar Kritik
Seluruh persoalan tersebut akhirnya bermuara pada kualitas kepemimpinan dan tata kelola negara.
Korupsi, penyalahgunaan kewenangan, lemahnya pengawasan, serta ketidakpastian hukum dapat menggerogoti kepercayaan publik sekaligus menghambat kemajuan ekonomi.
Presiden membutuhkan pembantu yang kompeten, berintegritas, dan berani menyampaikan kenyataan, bukan sekadar orang-orang yang pandai memuji dan menyenangkan atasannya.
Pemimpin yang hanya dikelilingi laporan keberhasilan berisiko kehilangan kemampuan membaca penderitaan rakyat.
Demikian pula kritik mahasiswa, akademisi, pekerja, masyarakat sipil, dan berbagai kelompok masyarakat tidak boleh dipandang sebagai ancaman terhadap kekuasaan.
Dalam demokrasi, kritik merupakan mekanisme koreksi yang sangat berharga.
Presiden yang kuat bukanlah Presiden yang tidak pernah dikritik, melainkan Presiden yang memiliki keberanian mendengar kritik, mengakui kekurangan, dan memperbaiki kebijakannya.
Kekuasaan yang besar harus diimbangi tanggung jawab yang besar pula. Semakin luas kewenangan seorang pemimpin, semakin tinggi pula tuntutan moral dan politik yang harus dipikulnya.
Ujian Sesungguhnya Ada di Kehidupan Rakyat
Pada akhirnya, kasus Listyo hanyalah salah satu persoalan yang harus diselesaikan secara adil dan transparan.
Tetapi Presiden Prabowo menghadapi ujian yang jauh lebih besar: memulihkan daya beli, menggerakkan dunia usaha, menciptakan lapangan kerja, mencegah gelombang PHK, menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat kepercayaan investor, melindungi lingkungan hidup, meningkatkan kesejahteraan guru, serta memastikan hukum benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat.
Seluruh persoalan tersebut membutuhkan keberanian mengambil keputusan, ketepatan menentukan prioritas, dan kesediaan melakukan koreksi ketika kebijakan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Rakyat tidak membutuhkan Presiden yang sekadar terlihat tegas menghadapi bawahannya. Rakyat membutuhkan Presiden yang mampu menghadirkan perubahan nyata dalam kehidupan mereka.
Sebab sejarah tidak hanya akan mencatat seberapa keras seorang Presiden berbicara, seberapa besar kekuasaan yang dimilikinya, atau seberapa banyak orang yang berdiri memberikan tepuk tangan.
Sejarah akan menilai apakah selama kepemimpinannya rakyat menjadi lebih sejahtera, pekerjaan semakin tersedia, guru semakin dihargai, hutan semakin terlindungi, hukum semakin adil, dan generasi muda memiliki masa depan yang lebih baik.
Kasus Listyo mungkin menguji keberanian Prabowo menghadapi pembantunya sendiri. Tetapi kemiskinan, pengangguran, kesulitan ekonomi, kerusakan lingkungan, dan ketidakadilan sosial menguji keberaniannya menghadapi kenyataan bangsa.
Sebab ukuran keberhasilan seorang Presiden bukanlah seberapa besar kekuasaan yang mampu dipertahankannya, melainkan seberapa besar penderitaan rakyat yang berhasil dikuranginya.
Dan pada akhirnya, rakyat tidak hidup dari tepuk tangan di istana. Mereka hidup dari pekerjaan, penghasilan, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, pendidikan yang layak, lingkungan yang sehat, dan harapan akan hari esok yang lebih baik.
Di sanalah kepemimpinan seorang Presiden menemukan makna. Dan di sanalah pula sejarah akan memberikan penilaiannya.
CATATAN REDAKSI
Artikel ini merupakan opini yang memuat pandangan dan analisis penulis terhadap isu yang dibahas. Seluruh argumentasi merupakan tanggung jawab penulis dan tidak selalu mencerminkan sikap atau pandangan resmi redaksi Frame Daily.
Tentang Penulis
Didi Irawadi Syamsuddin, S.H., LL.M.
Lawyer | Writer | Politician
Anggota DPR RI Tiga Periode
Komentar