Frame Daily, JAKARTA – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung istilah "Londo Ireng" dalam pidato pada peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kamis (23/7/2026), menjadi perhatian publik. Sorotan muncul setelah Presiden menyebut wartawan, jurnalis, pengamat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam konteks penyampaiannya.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah menghormati kritik sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, ia mengatakan terdapat pihak-pihak yang menurutnya lebih memilih mengabdi kepada kepentingan bangsa lain daripada kepentingan nasional.
"Kita negara demokrasi. Kita tidak anti kritik. Tapi kita bukan anak kecil. Kita tahu ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut londo ireng. Yang ikut Belanda perang lawan kita. Londo ireng ini sampai sekarang masih ada, hanya dia sekarang pakai baju lain, wartawan, jurnalis, pengamat, LSM," ujar Prabowo dalam pidatonya.
Cuplikan pidato tersebut kemudian tersebar luas di berbagai platform media sosial dan menjadi bahan pemberitaan sejumlah media nasional. Fokus perhatian publik tertuju pada penyebutan profesi wartawan, jurnalis, pengamat, dan LSM yang disampaikan dalam bagian pidato tersebut.
Makna Historis "Londo Ireng"
Secara historis, istilah "Londo Ireng" berasal dari bahasa Jawa, yakni londo yang berarti Belanda dan ireng yang berarti hitam.
Dalam sejarah Hindia Belanda, istilah tersebut merujuk kepada prajurit asal Afrika Barat yang direkrut pemerintah kolonial Belanda untuk bertugas di Nusantara pada abad ke-19. Dalam perkembangan penggunaannya di Indonesia, istilah tersebut kemudian kerap digunakan sebagai metafora untuk menggambarkan pihak yang dianggap lebih berpihak pada kepentingan asing dibanding kepentingan nasional.
Memicu Beragam Tanggapan
Pernyataan Presiden Prabowo memicu beragam respons dari masyarakat, pengamat, hingga organisasi profesi. Sebagian menilai pernyataan tersebut merupakan kritik terhadap pihak yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan nasional, sementara sebagian lainnya menyoroti penyebutan profesi wartawan, jurnalis, pengamat, dan LSM karena berpotensi menimbulkan persepsi yang luas terhadap kelompok profesi tersebut.
Hingga Jumat (24/7/2026), potongan pidato itu masih menjadi salah satu topik yang ramai diperbincangkan di media sosial maupun ruang publik.
Dalam pidato yang sama, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap kritik yang konstruktif dan mengajak seluruh elemen bangsa menjaga persatuan serta mendukung pembangunan nasional di tengah dinamika global.
Komentar