Frame Daily, Surabaya – Muktamar NU yang dijadwalkan berlangsung pada 1–5 Agustus 2026 menjadi perhatian menjelang penentuan kepemimpinan baru Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menegaskan Presiden Prabowo Subianto tidak akan mencampuri proses pemilihan dalam forum tertinggi organisasi tersebut.
Pernyataan mengenai Muktamar NU disampaikan Irfan Yusuf atau Gus Irfan kepada wartawan di Surabaya, Rabu (2/7). Ia menepis berbagai anggapan yang mengaitkan Presiden Prabowo dengan dukungan terhadap figur tertentu dalam pemilihan Ketua Umum PBNU maupun Rais Aam yang akan diputuskan melalui mekanisme organisasi.
Menurut Gus Irfan, Muktamar NU harus tetap menjadi ruang musyawarah yang menjunjung tinggi kemandirian organisasi sebagaimana diwariskan para pendiri Nahdlatul Ulama. Ia menegaskan tidak ada campur tangan Presiden dalam menentukan arah kepemimpinan NU pada periode mendatang.
"Bapak Prabowo justru sangat menghormati kemandirian Nahdlatul Ulama. Beliau tidak akan ikut campur menentukan siapa yang memimpin. Jika ada yang mengaku didukung Presiden, itu tidak benar. Harapan beliau hanya satu, yaitu terpilih pemimpin terbaik untuk kemajuan NU," kata Gus Irfan, seperti dikutip ANTARA.
Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap Muktamar NU yang akan menjadi forum penentu arah organisasi memasuki abad kedua Nahdlatul Ulama. Selain memilih kepengurusan baru, muktamar juga akan membahas sejumlah isu strategis yang telah dirumuskan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU di Ploso, Kediri, pada akhir Juni 2026.
Muktamar Diminta Berlangsung Sejuk
Gus Irfan berharap pelaksanaan Muktamar ke-35 NU berlangsung dalam suasana yang teduh dan mencerminkan nilai-nilai dasar organisasi. Ia menilai proses pemilihan kepemimpinan tidak semestinya menyerupai kompetisi politik yang sarat persaingan.
"Saya berharap nanti Muktamar dapat berlangsung sejuk, menggambarkan sesungguhnya apa itu Nahdlatul Ulama dan apa itu para ulama," ujarnya kepada wartawan, dikutip ANTARA.
Cucu pendiri NU, Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari, itu mengingatkan bahwa para ulama terdahulu justru memperlihatkan sikap tawadhu ketika diminta memegang amanah kepemimpinan. Menurutnya, tanggung jawab memimpin organisasi bukan sekadar jabatan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat.
"Itu bukanlah ciri khas NU. Kita harus berkaca kepada para kiai pendahulu NU. Mereka justru saling menolak untuk dipilih karena menyadari ini adalah tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat," katanya.
Ia juga mengajak seluruh tokoh NU kembali meneladani nilai-nilai Qanun Asasi yang dirumuskan KH Hasyim Asy'ari sebagai fondasi organisasi. Prinsip tersebut dinilai tetap relevan dalam menjaga persatuan di tengah dinamika menjelang muktamar.
Pemilihan Ketua Umum Jadi Agenda Penting
Berdasarkan hasil penelusuran ANTARA, PBNU telah menyepakati pelaksanaan Muktamar ke-35 NU pada 1–5 Agustus 2026. Keputusan tersebut dimatangkan melalui forum Munas Alim Ulama dan Konbes NU yang baru selesai digelar di Ploso, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.
Forum Munas-Konbes telah merumuskan berbagai materi yang akan dibawa ke arena muktamar. Di antaranya pembahasan fikih siber, tata kelola penyelenggaraan ibadah haji, penguatan kelembagaan, hingga arah kebijakan organisasi memasuki abad kedua Nahdlatul Ulama.
Agenda utama Muktamar ke-35 meliputi pemilihan Ketua Umum PBNU yang baru serta penentuan anggota Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA). Lembaga tersebut memiliki kewenangan memilih Rais Aam PBNU sesuai mekanisme yang berlaku di lingkungan Nahdlatul Ulama.
Hingga akhir Juni 2026, lokasi pelaksanaan muktamar masih dalam tahap kajian oleh PBNU. Sejumlah daerah telah mengajukan diri menjadi tuan rumah, yakni Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Barat.
Keputusan mengenai lokasi penyelenggaraan akan ditetapkan setelah seluruh proses evaluasi selesai dilakukan oleh panitia dan pengurus organisasi.
Tekankan Keikhlasan dan Kemandirian Organisasi
Gus Irfan menilai Muktamar NU harus menjadi momentum memperkuat tradisi keikhlasan yang selama ini menjadi identitas Nahdlatul Ulama. Ia berharap seluruh proses berjalan tanpa praktik politik uang maupun intervensi kepentingan eksternal.
"Muktamar kali ini harus menjadi momen yang ikhlas, tanpa politik uang dan tanpa campur tangan kepentingan politik luar. Kepada pihak-pihak yang selama ini dianggap menimbulkan keributan, sebaiknya ikhlas dan memberi kesempatan kepada yang lebih layak. Cukup membantu dari luar agar NU tetap menjadi organisasi yang teduh dan bermanfaat bagi umat," ujar Gus Irfan, dikutip ANTARA.
Pesan tersebut sejalan dengan prinsip independensi organisasi yang selama ini menjadi salah satu karakter utama Nahdlatul Ulama. Para pengurus di berbagai tingkatan juga diharapkan menjaga suasana kondusif agar proses pemilihan berlangsung sesuai aturan organisasi dan menghasilkan kepemimpinan yang diterima seluruh warga nahdliyin.
Sejumlah pengamat organisasi keagamaan yang diwawancarai berbagai media nasional sebelumnya juga menilai muktamar merupakan momentum penting dalam menentukan arah kebijakan NU menghadapi tantangan sosial, pendidikan, ekonomi umat, hingga transformasi digital.
Persiapan Terus Dimatangkan
PBNU hingga kini masih mematangkan berbagai aspek teknis penyelenggaraan Muktamar ke-35, mulai dari penetapan lokasi, kesiapan panitia, akomodasi peserta, hingga finalisasi agenda sidang. Hasil Munas-Konbes menjadi dasar pembahasan dalam forum muktamar sehingga pembahasan strategis dapat berlangsung lebih efektif.
Berdasarkan perkembangan terbaru yang telah dikonfirmasi ANTARA, jadwal pelaksanaan Muktamar ke-35 NU tetap direncanakan berlangsung pada 1–5 Agustus 2026. PBNU masih melakukan peninjauan terhadap calon lokasi penyelenggaraan, sedangkan seluruh proses pemilihan kepemimpinan dipastikan berjalan sesuai mekanisme organisasi dengan tetap menjaga nilai keikhlasan, persatuan, dan kemandirian Nahdlatul Ulama.
Komentar