JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI masih menjalani masa reses hingga 13 Agustus 2026. Meskipun aktivitas persidangan belum berlangsung, perhatian publik mulai mengarah pada agenda pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 yang akan dimulai setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan RUU APBN beserta Nota Keuangan di hadapan DPR pada pertengahan Agustus.
Selama masa reses, anggota DPR menjalankan tugas konstitusional di daerah pemilihan (dapil), mulai dari menyerap aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah, hingga menghimpun berbagai masukan yang nantinya akan dibahas pada masa persidangan berikutnya.
RAPBN 2027 Menjadi Agenda Politik dan Ekonomi Terbesar
Pembahasan RAPBN 2027 diperkirakan menjadi salah satu agenda paling strategis bagi DPR pada masa sidang mendatang. Dalam pembahasan tersebut, pemerintah bersama DPR akan membahas asumsi dasar ekonomi makro, target penerimaan negara, belanja negara, pembiayaan, hingga defisit anggaran yang menjadi fondasi kebijakan fiskal tahun depan.
Selain aspek fiskal, DPR juga diperkirakan akan mencermati efektivitas alokasi anggaran untuk mendukung program prioritas pemerintah, seperti penguatan ketahanan pangan, ketahanan energi, pembangunan sumber daya manusia, hilirisasi industri, hingga pemerataan pembangunan.
Pemerintah Tetapkan Target Makro RAPBN 2027
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 pada Rapat Paripurna DPR RI di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa, 20 Mei 2026.
Dalam pidato tersebut, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 5,8–6,5 persen, inflasi 1,5–3,5 persen, nilai tukar rupiah pada kisaran Rp16.800–Rp17.500 per dolar AS, harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$70–95 per barel, lifting minyak bumi 602–615 ribu barel per hari, lifting gas bumi 934–977 ribu barel setara minyak per hari, serta defisit APBN dijaga pada kisaran 1,8–2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menegaskan pentingnya APBN sebagai instrumen pembangunan nasional.
"APBN adalah wujud dari alat perjuangan kita sebagai bangsa. APBN adalah alat untuk melindungi rakyat," kata Presiden Prabowo.
Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah menjaga disiplin fiskal.
"Dari sisi pembiayaan, defisit kita di tahun 2027, defisit APBN akan kami jaga pada kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40 persen PDB. Kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini," ujar Presiden.
Menurut Presiden, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui kebijakan fiskal yang sehat, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
DPR Bersiap Memasuki Pembahasan RAPBN
Setelah masa reses berakhir, DPR dijadwalkan kembali menggelar masa persidangan dan memulai pembahasan RAPBN 2027 bersama pemerintah. Pembahasan tersebut akan dilakukan oleh Badan Anggaran DPR bersama Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga terkait sebelum APBN ditetapkan menjadi undang-undang.
Bagi pelaku usaha dan investor, pembahasan RAPBN 2027 akan menjadi indikator penting untuk membaca arah kebijakan fiskal pemerintah, prospek pertumbuhan ekonomi, serta strategi menjaga stabilitas APBN di tengah tantangan ekonomi global.
Dengan semakin dekatnya agenda penyampaian Nota Keuangan Presiden, perhatian publik diperkirakan akan semakin tertuju pada substansi RAPBN 2027 serta dinamika pembahasannya di DPR yang akan menentukan arah kebijakan ekonomi Indonesia pada tahun mendatang.
Komentar