Frame Daily, Mataram - Pemerintah pusat menyalurkan anggaran sebesar Rp923,19 miliar kepada seluruh pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB). Dana tersebut diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan penggajian aparatur sipil negara (ASN).
Di lansir dari kantor berita ANTARA, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan anggaran tersebut terdiri atas Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (KB DBH) 2024 sebesar Rp539,50 miliar dan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) 2026 sebesar Rp383,69 miliar.
"Penyaluran itu diproses oleh empat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), yaitu KPPN Mataram, KPPN Selong, KPPN Sumbawa Besar, dan KPPN Bima," kata Ratih di Mataram, Kamis.
KB DBH Penuhi Kewajiban Transfer Pusat
KB DBH merupakan pemenuhan kewajiban pemerintah pusat atas selisih kurang penyaluran Dana Bagi Hasil kepada pemerintah daerah.
Komponen DBH tersebut mencakup penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Cukai Hasil Tembakau (CHT), serta sumber daya alam dari sektor pertambangan, kehutanan, perikanan, dan panas bumi.
Sementara tambahan DAU dialokasikan untuk mendukung kebutuhan penggajian ASN daerah serta meningkatkan kapasitas fiskal daerah, khususnya wilayah yang masuk kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Penyaluran tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban belanja sekaligus mempertahankan kualitas pelayanan publik.
Senida Aditya
Kabupaten Bima Terima Alokasi Terbesar
Kabupaten Bima menjadi daerah dengan alokasi terbesar di NTB. Total dana yang diterima mencapai Rp277,94 miliar, terdiri atas KB DBH Rp75,04 miliar dan tambahan DAU Rp202,89 miliar.
Berikutnya, Kabupaten Lombok Timur menerima Rp167,65 miliar dan Kabupaten Dompu sebesar Rp136,90 miliar.
Kabupaten Lombok Tengah memperoleh Rp77,65 miliar, sedangkan Kabupaten Lombok Barat menerima Rp73,11 miliar.
Adapun Kabupaten Sumbawa Barat mendapatkan Rp62,20 miliar dan Kota Bima Rp56,37 miliar.
Sementara itu, Kabupaten Sumbawa menerima Rp26,36 miliar, Kabupaten Lombok Utara Rp20,42 miliar, Provinsi NTB Rp13,75 miliar, dan Kota Mataram Rp10,83 miliar.
Pemda Diminta Percepat Pemanfaatan Dana
DJPb NTB meminta pemerintah daerah segera memanfaatkan anggaran tersebut sesuai peruntukannya.
Ratih mengimbau pemerintah daerah menggunakan dana tersebut untuk memenuhi hak kepegawaian ASN, memperkuat layanan dasar masyarakat, serta mendukung pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara inklusif.
Menurut dia, efektivitas penggunaan transfer fiskal menjadi penting agar tambahan anggaran tidak hanya membantu kemampuan belanja pemerintah daerah, tetapi juga memberikan dampak terhadap pelayanan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
"Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan transfer fiskal itu diharapkan dapat terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi NTB yang solid sejalan dengan peran strategis APBN sebagai penggerak utama ekonomi daerah," ujar Ratih.
Baca juga : Pratikno: Peringatan Dini Tak Berguna Tanpa Aksi Cepat
Komentar