Frame Daily, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri rapat paripurna DPR RI pada Rabu (20/5/2026) untuk menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027.

Agenda tersebut menjadi perhatian publik dan pelaku ekonomi nasional karena penyampaian KEM-PPKF selama ini umumnya dilakukan oleh Menteri Keuangan sebagai wakil pemerintah. Jika terlaksana, Prabowo tercatat sebagai presiden pertama yang menyampaikan langsung arah kebijakan ekonomi makro dan fiskal tahunan pemerintah di hadapan DPR RI.

Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 itu dijadwalkan berlangsung di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, atau yang biasa dikenal dengan “Gedung Kura-Kura”.

Jadi Penanda Arah Ekonomi Pemerintahan Prabowo

Penyampaian KEM-PPKF merupakan tahapan awal penyusunan RAPBN 2027. Dokumen tersebut menjadi fondasi pemerintah dalam menentukan asumsi dasar ekonomi, target pertumbuhan, inflasi, nilai tukar rupiah, harga minyak, hingga arah kebijakan belanja dan pendapatan negara tahun depan.

Langkah Prabowo hadir langsung dinilai sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah ingin memberikan penekanan khusus terhadap agenda ekonomi nasional di tengah tantangan global yang masih dinamis.

Isu perlambatan ekonomi dunia, ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga komoditas, hingga tekanan fiskal akibat kebutuhan pembiayaan program prioritas menjadi latar penting dalam penyusunan RAPBN 2027.

IIMS 2026 Siap Digelar Di Surabaya, Cek Jadwal sampai harga tiketnya!Frame Daily

Portal Berita modern yang menyajikan informasi terkini, akurat, dan berdampak.

Frame DailyO.S.P

Selain itu, pemerintah juga tengah mendorong berbagai program strategis seperti hilirisasi industri, penguatan ketahanan pangan dan energi, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), serta program sosial dan makan bergizi gratis yang membutuhkan dukungan fiskal besar.

DPR Benarkan Kehadiran Presiden

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, membenarkan rencana kehadiran Prabowo dalam rapat paripurna tersebut.

“Ya, rencananya seperti itu ya. Jadi, untuk penyampaian kerangka ekonomi makro, terus juga pokok-pokok kebijakan fiskal yang akan disampaikan langsung oleh Presiden,” kata Saan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Bahas Prolegnas dan RUU Polri

Selain agenda ekonomi, rapat paripurna juga akan membahas evaluasi perubahan kedua Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2026.

DPR juga dijadwalkan mendengarkan pandangan fraksi-fraksi terhadap RUU Polri yang merupakan usul inisiatif Komisi III DPR RI.

Pembahasan RUU tersebut diperkirakan menjadi salah satu agenda politik yang menyita perhatian publik karena berkaitan dengan kewenangan dan penguatan institusi kepolisian.

KEM-PPKF Jadi Acuan RAPBN 2027

Dalam mekanisme penyusunan anggaran negara, KEM-PPKF menjadi pijakan awal sebelum pemerintah menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN secara resmi pada Agustus mendatang.

Dokumen itu biasanya memuat proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional, target inflasi, asumsi kurs rupiah, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN), hingga strategi pengelolaan defisit dan utang pemerintah.

Pelaku pasar dan investor umumnya mencermati pidato KEM-PPKF untuk membaca arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun berikutnya, termasuk potensi stimulus ekonomi, subsidi, insentif industri, serta arah perpajakan nasional.

Kehadiran langsung Presiden Prabowo dalam forum tersebut diperkirakan akan memberikan bobot politik dan ekonomi lebih besar terhadap penyusunan RAPBN 2027 di tengah situasi global yang masih penuh ketidakpastian.