Frame Daily, JAKARTA – Koalisi Keberlanjutan Media (KKM) resmi dideklarasikan sebagai wadah kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ekosistem jurnalisme di Indonesia. Inisiatif ini menyatukan organisasi profesi, perusahaan media, akademisi, pemerintah, hingga organisasi masyarakat sipil dalam upaya menjaga keberlanjutan media dan kualitas informasi bagi publik.
Deklarasi digelar di Gedung IASTH Lantai 6 Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (UI), Salemba, Jakarta, pada Kamis (30/7/2026). Pembacaan deklarasi dilakukan oleh perwakilan presidium, yakni Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara (UMN) FX Lilik Dwi Mardjianto, Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bayu Wardhana, dan Direktur Eksekutif Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Elin Y. Kristanti.
Pada tahap awal, KKM beranggotakan 20 organisasi yang berasal dari berbagai unsur, mulai dari organisasi profesi jurnalis, perusahaan pers, serikat pekerja media, lembaga bantuan hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga perguruan tinggi.
Koalisi juga mendapat dukungan enam mitra strategis, yaitu BBC Media Action, Dewan Pers, International Federation of Journalists (IFJ), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian PPN/Bappenas, serta Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB).
Selama satu tahun pertama, AJI, AMSI, dan UMN dipercaya menjadi presidium dengan sistem rotasi pada periode berikutnya.
Ketua Umum AJI Nany Afrida menyebut pembentukan koalisi menjadi momentum menyatukan berbagai pemangku kepentingan untuk mencari solusi atas tantangan keberlanjutan media.
"Ini baru titik awal dan masih akan ada tantangan ke depan yang akan dialami," kata Nany.
Enam Agenda Prioritas
Sebagai langkah awal, Koalisi Keberlanjutan Media menyusun enam agenda strategis yang akan menjadi peta jalan organisasi.
Agenda tersebut meliputi penyusunan konsensus mengenai pentingnya informasi berkualitas bagi publik, penguatan regulasi dan tata kelola pemerintah maupun platform digital, pengembangan mekanisme dana publik untuk jurnalisme, pencegahan kekerasan terhadap jurnalis dan media, penguatan fondasi finansial media dan ekosistem informasi yang sehat, serta peningkatan peran masyarakat dalam membangun ekosistem informasi yang kredibel.
Seluruh agenda akan dijalankan melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan agar menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Dana Jurnalisme Jadi Perhatian
Usai deklarasi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi bertajuk Dana Jurnalisme untuk Media Berkelanjutan. Forum tersebut menghadirkan Direktur Ekosistem Media Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Farida Dewi Maharani, Anggota Dewan Pers Dahlan Dahi, Ketua Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi UI Eriyanto, serta Pengurus AJI Indonesia Masduki.
Masduki menegaskan bahwa jurnalisme merupakan kepentingan publik sehingga keberlangsungannya tidak dapat dibebankan hanya kepada perusahaan media.
"Harus ada gerakan kolektif. Jurnalisme adalah public goods yang sangat penting bagi kehidupan bangsa. Artinya, krisis dalam jurnalisme juga berkaitan dengan masa depan generasi bangsa ini," ujarnya.
Ia menilai penguatan regulasi, kolaborasi lintas sektor, dan mekanisme pendanaan menjadi bagian penting untuk membangun ekosistem media yang lebih sehat.
Pemerintah Dukung Kolaborasi
Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan dukungannya terhadap upaya memperkuat keberlanjutan media.
Direktur Ekosistem Media Ditjen Komunikasi Publik dan Media Komdigi Farida Dewi Maharani mengatakan media memiliki fungsi bisnis sekaligus tanggung jawab sosial untuk menyediakan informasi berkualitas kepada masyarakat.
Menurut Farida, pertumbuhan jumlah media harus diiringi peningkatan kualitas dan kredibilitas karena media merupakan salah satu pilar demokrasi.
Sementara itu, Anggota Dewan Pers Dahlan Dahi menilai Dana Jurnalisme perlu difokuskan untuk menjaga fungsi jurnalisme sebagai kepentingan publik.
"Dana jurnalisme menjadi instrumen yang bagus untuk menyelamatkan jurnalisme," katanya.
Pandangan serupa disampaikan Eriyanto. Ia menilai pendanaan yang beragam penting agar media tetap mampu menghasilkan karya jurnalistik berkualitas sekaligus menjaga independensi redaksi.
Pembentukan Koalisi Keberlanjutan Media menjadi langkah awal kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan industri media yang terus berkembang. Melalui sinergi antara organisasi pers, pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan mitra internasional, koalisi diharapkan mampu memperkuat fondasi jurnalisme yang independen, kredibel, dan berkelanjutan di Indonesia.
Komentar