Frame Daily, Jakarta - Pemerintah meningkatkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi yang dinilai memiliki risiko tinggi. Keenam wilayah tersebut yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi.
Penetapan wilayah prioritas itu menjadi bagian dari strategi pemerintah menghadapi meningkatnya risiko karhutla pada periode kemarau. BNPB menyebut pengawasan dan pemantauan di daerah perlu diperketat untuk mencegah meluasnya titik api dan dampak lingkungan.
Hal tersebut menjadi salah satu kesimpulan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Karhutla 2026 pada Jumat (21/8).
Satgas Darat Jadi Ujung Tombak
BNPB menempatkan operasi satgas darat sebagai ujung tombak penanganan karhutla. Pemerintah daerah diminta memperkuat personel sekaligus memastikan ketersediaan logistik dan peralatan pemadaman.
Penguatan dilakukan melalui koordinasi forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) di masing-masing wilayah prioritas.
Sementara itu, operasi udara berfungsi mendukung upaya pemadaman di darat. BNPB menyebut puluhan armada udara telah disiapkan untuk mendukung patroli, pemadaman, dan operasi modifikasi cuaca sesuai kondisi di lapangan.
Dalam perkembangan terbaru, dukungan pesawat TNI AU untuk operasi modifikasi cuaca juga kembali dikerahkan ke wilayah Kalimantan. Tiga pesawat Cassa-212 TNI AU diberangkatkan untuk mendukung sinergi operasi bersama BNPB dan BMKG.
Lima pesawat TNI AU lainnya juga diberangkatkan dari Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, menuju Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur untuk memperkuat penanganan karhutla.
Asap Karhutla Menyeberang ke Malaysia
Dampak karhutla kini tidak hanya dirasakan di Indonesia. Pantauan hotspot dan asap lintas batas pada 1-20 Agustus 2026 menunjukkan adanya pergerakan asap dari wilayah Indonesia menuju Malaysia.
BNPB menyebut sejak 6 Agustus telah terlihat sebaran asap yang melewati perbatasan Indonesia-Malaysia. Kondisi angin yang dominan bergerak dari tenggara menuju barat turut mendorong penyebaran asap ke wilayah Sarawak.
Dampak kabut asap tersebut dirasakan masyarakat di Sarawak. Sebanyak 591 sekolah di negara bagian Malaysia itu ditutup sementara pada 20-21 Agustus 2026 akibat memburuknya kualitas udara.
Penutupan tersebut mencakup 509 sekolah dasar dengan 107.590 siswa dan 82 sekolah menengah dengan 89.733 siswa. Total terdapat 197.323 siswa yang terdampak.
Sekolah yang ditutup tersebar di 10 wilayah, yakni Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Samarahan, Simunjan, Serian, Sri Aman, Lubok Antu, dan Betong. Pembelajaran dari rumah diterapkan selama penutupan untuk menjaga kegiatan belajar siswa tetap berjalan.
Kondisi kualitas udara di sejumlah wilayah Sarawak bahkan masuk kategori tidak sehat. Di Serian, indeks pencemaran udara sempat mencapai level sangat tidak sehat.
Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan
Meluasnya dampak karhutla membuat pemerintah memperkuat pengawasan terhadap wilayah rawan. Pemerintah juga menegaskan pentingnya pencegahan, terutama terhadap aktivitas pembukaan lahan menggunakan metode pembakaran.
Pemerintah berencana mencabut secara permanen peraturan daerah yang masih membenarkan pembukaan lahan dengan cara membakar.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat pencegahan karhutla dari tingkat daerah. Pengawasan menjadi penting karena kebakaran yang tidak segera ditangani dapat berkembang menjadi persoalan lingkungan, kesehatan, hingga hubungan lintas negara.
Data BNPB juga menunjukkan karhutla masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada periode 20-21 Agustus. Pada periode tersebut, seluruh kejadian bencana baru yang dilaporkan BNPB didominasi kebakaran hutan dan lahan.
Dampak Meluas hingga Pendidikan
Penutupan ratusan sekolah di Sarawak menjadi gambaran nyata dampak karhutla yang meluas melewati batas administratif Indonesia.
Kabut asap tidak hanya mengganggu kualitas udara, tetapi juga memengaruhi aktivitas masyarakat dan layanan publik. Hampir 200 ribu siswa di Sarawak terdampak akibat penutupan sekolah selama dua hari.
Situasi tersebut menambah tekanan bagi pemerintah Indonesia untuk menekan sumber kebakaran di wilayah rawan, terutama di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah yang menjadi salah satu kawasan dengan aktivitas titik panas tinggi.
Penanganan karhutla kini membutuhkan kombinasi operasi darat, dukungan udara, pengawasan kawasan rawan, serta pencegahan pembukaan lahan dengan cara membakar.
Dengan periode kemarau masih berlangsung, pemerintah perlu memastikan penanganan tidak berhenti pada pemadaman titik api. Penguatan pencegahan dan pengawasan menjadi kunci agar kebakaran tidak kembali meluas dan menyebabkan kabut asap lintas batas.
Perkembangan karhutla di Kalimantan juga menunjukkan bahwa dampaknya dapat dengan cepat berkembang menjadi persoalan regional. Ketika asap kembali bergerak menuju Malaysia, konsekuensinya tidak hanya dirasakan masyarakat di sekitar lokasi kebakaran, tetapi juga warga negara tetangga.
Pemerintah kini menghadapi tantangan untuk menekan titik api sekaligus mencegah dampak karhutla kembali meluas hingga mengganggu kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan aktivitas masyarakat di kawasan perbatasan.
Komentar