Frame Daily, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara 1.999 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Penghentian dilakukan karena ribuan dapur tersebut belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) kepada dinas kesehatan setempat. BGN menegaskan standar higiene dan sanitasi merupakan persyaratan mutlak dalam operasional dapur MBG.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan keputusan tersebut diambil setelah penyisiran, konfirmasi, dan evaluasi terhadap puluhan ribu SPPG.
Berdasarkan pembaruan data hasil koordinasi BGN dengan Kementerian Kesehatan per 7 September 2026 pukul 17.00 WIB, terdapat 1.999 SPPG yang belum melakukan pendaftaran SLHS.
BGN sebelumnya mencatat 27.485 dapur, kemudian hasil penyisiran sementara menetapkan 27.022 SPPG. Dengan demikian, jumlah dapur yang dihentikan sementara setara sekitar 7,4 persen dari 27.022 SPPG tersebut.
Sudaryono menekankan persoalan pada 1.999 dapur itu bukan karena mereka sudah mengajukan SLHS kemudian dinyatakan tidak memenuhi persyaratan. Dapur-dapur tersebut justru tercatat belum melakukan pendaftaran sama sekali.
BGN kemudian memutuskan menghentikan sementara operasionalnya untuk menjalani investigasi lebih lanjut.
Senida Aditya
Mayoritas Dapur yang Dihentikan Berada di Jawa dan Banten
Dari 1.999 SPPG yang dihentikan sementara, jumlah terbesar berada di Wilayah 2 yang mencakup Jawa dan Banten, yakni sebanyak 1.417 dapur.
Sementara itu, sebanyak 351 dapur berada di Wilayah 1 atau Sumatera. Sebanyak 231 lainnya berada di Wilayah 3 yang meliputi Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua.
Besarnya jumlah dapur yang belum mendaftarkan SLHS membuat persoalan sertifikasi tidak hanya menjadi masalah administratif. Dalam program penyediaan makanan dalam skala besar, higiene dan sanitasi menjadi bagian penting dari upaya mencegah kontaminasi dan menjaga keamanan makanan yang diterima masyarakat.
BGN sendiri menegaskan SLHS bukan sekadar dokumen administratif, melainkan persyaratan operasional SPPG. Penutupan sementara 1.999 dapur disebut sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas, keamanan gizi, dan keselamatan penerima manfaat MBG.
Langkah terbaru ini juga menunjukkan adanya pengetatan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG. Pada Maret 2026, pemerintah sebelumnya mengungkap lebih dari 1.000 SPPG telah dihentikan sementara sebagai bagian dari pembenahan kualitas layanan.
BGN kemudian mencatat hingga 25 Mei 2026 terdapat 4.581 SPPG yang pernah dihentikan sementara sejak awal 2025 untuk menjalani peningkatan kualitas dan penyesuaian standar pelayanan. Pada saat itu, sebanyak 1.152 SPPG masih berstatus dihentikan sementara.
Mengapa SLHS Penting untuk Keamanan Pangan MBG?
Sertifikat Laik Higiene Sanitasi menjadi salah satu instrumen untuk memastikan tempat pengelolaan pangan memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi.
Dalam konteks MBG, standar tersebut menjadi penting karena makanan diproduksi dan didistribusikan dalam jumlah besar kepada penerima manfaat. Kegagalan menjaga kebersihan bahan, peralatan, proses pengolahan maupun penyimpanan dapat meningkatkan risiko gangguan keamanan pangan.
Karena itu, keputusan terbaru BGN perlu dibaca sebagai langkah pencegahan. Belum terdaftarnya SLHS tidak otomatis membuktikan bahwa makanan dari 1.999 dapur tersebut tidak aman atau bahwa dapur-dapur itu menyebabkan kasus keracunan.
Yang menjadi persoalan adalah dapur tersebut belum menjalani proses pendaftaran yang diwajibkan untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan higiene dan sanitasi.
BGN sebelumnya berulang kali menempatkan kepatuhan terhadap standar operasional sebagai salah satu kunci keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Pengawasan mencakup aspek sanitasi, fasilitas, proses produksi hingga pemenuhan persyaratan yang berlaku bagi SPPG.
Penghentian 1.999 dapur kini akan diikuti investigasi. BGN belum merinci dalam keterangan resminya berapa lama masing-masing SPPG akan berhenti beroperasi ataupun berapa banyak penerima manfaat yang terdampak penghentian sementara tersebut.
Dua hal itu menjadi penting untuk dipantau selanjutnya: seberapa cepat 1.999 dapur dapat memenuhi persyaratan dan bagaimana kontinuitas layanan MBG bagi penerima manfaat selama dapur dihentikan.
Komentar