Frame Daily, Jakarta – Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan komitmen mempererat komunikasi politik dan memperkuat koalisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kesepakatan itu mencuat dalam pertemuan pimpinan kedua partai di Jakarta, Senin (14/9).
Pertemuan Golkar-PKS berlangsung di Kantor DPP Partai Golkar. Agenda tersebut menjadi momentum untuk membangun kerja sama politik yang lebih erat sekaligus memastikan keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran melalui koordinasi antarpartai pendukung.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan PKS memiliki posisi penting dalam koalisi pemerintahan. Pernyataan itu disampaikan Bahlil sebagaimana dikutip dalam siaran pers yang diterima ANTARA pada Selasa (15/9).
“PKS memiliki positioning yang bagus dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran dan sejauh yang saya tahu, Presiden Prabowo sangat menghargai eksistensi PKS dalam koalisi,” kata Bahlil.
Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf menyampaikan bahwa keputusan partainya bergabung dalam koalisi pemerintahan didasarkan pada kesamaan visi. Ia menilai Prabowo memiliki sikap akomodatif terhadap persoalan umat dan tidak menyudutkan kelompok masyarakat tertentu.
“Jadi, bagi kami, kesuksesan Presiden Prabowo juga menjadi tanggung jawab seluruh partai pendukung koalisi,” ujar Al Muzzammil.
Golkar-PKS Bahas Agenda Strategis
Dalam pertemuan tersebut, Golkar dan PKS turut membahas sejumlah agenda yang berpotensi menjadi ruang kolaborasi kedua partai. Topik yang dibicarakan mencakup dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta kebijakan sektor energi.
Al Muzzammil menegaskan keinginan PKS untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dengan Partai Golkar. Menurut dia, kedekatan personal serta kesamaan pandangan mengenai masa depan Indonesia menjadi landasan penting dalam membangun kerja sama.
“Kami datang dalam perpolitikan Indonesia dengan harapan bisa meningkatkan komunikasi dan kolaborasi,” katanya.
Bahlil menyambut baik keinginan tersebut. Ia menilai pertemuan antara partai koalisi diperlukan untuk menyelaraskan langkah dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat melalui dukungan terhadap pemerintahan.
“Pertemuan semacam ini penting agar kita bisa berkolaborasi untuk saling menghadirkan manfaat, apalagi kita sebagai partai koalisi yang menginginkan kesuksesan pemerintahan,” ucap Bahlil.
Revisi UU Pemilu Masuk Pembahasan
Selain agenda sosial dan ekonomi, Golkar-PKS mendiskusikan sejumlah poin penting terkait rencana pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Bahlil menyatakan sistem pemilu perlu tetap mencerminkan suara rakyat sekaligus mendorong lahirnya anggota DPR yang berkualitas.
“Kita ingin suatu sistem pemilu yang tetap mencerminkan suara rakyat, tetapi juga memungkinkan hadirnya anggota DPR yang berkualitas,” ujar Bahlil.
Sebagai tindak lanjut, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji dan Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid ditugaskan membahas format kerja sama kedua partai. Penugasan tersebut diharapkan dapat menerjemahkan komitmen politik menjadi agenda kolaborasi yang lebih terarah.
Pertemuan ini memperlihatkan upaya Golkar dan PKS menjaga soliditas komunikasi di dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Pembahasan mengenai UMKM, energi, Palestina, dan revisi UU Pemilu menjadi bagian dari agenda yang akan terus dikaji melalui koordinasi kedua partai.
Komentar