Frame Daily, Jakarta - Perubahan besar tengah disiapkan dalam struktur pengendalian Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Pemerintah menargetkan proses serah terima kepentingan pihak Indonesia dalam proyek kereta cepat tersebut berlangsung pada 15 September 2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah masih mematangkan entitas yang nantinya menerima mandat tersebut. Indonesia Investment Authority (INA) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menjadi dua opsi yang tengah dipertimbangkan.
Pemerintah bisa melibatkan keduanya atau hanya menunjuk satu entitas. Keputusan akan mempertimbangkan besarnya kewajiban finansial Whoosh setelah restrukturisasi utang.
Purbaya mengatakan proses persiapan masih berlangsung dengan target serah terima dari Danantara kepada Kementerian Keuangan pada 15 September.
Dalam struktur proyek saat ini, pihak Indonesia menguasai 60% kepemilikan, sementara konsorsium perusahaan China memegang 40%. Reuters melaporkan perubahan yang direncanakan pemerintah menyangkut porsi pengendali 60% tersebut, bukan pengambilalihan seluruh proyek dari pihak China.
Senida Aditya
Pengendali Baru Juga Menanggung Kewajiban Utang
Perubahan ini bukan hanya menyangkut siapa yang memegang kendali atas kepentingan Indonesia di Whoosh. Entitas yang menerima pengalihan juga akan bertanggung jawab menangani kewajiban pinjaman proyek yang belum dilunasi.
Whoosh memiliki pinjaman sekitar US$4,5 miliar dari China Development Bank. Setelah restrukturisasi, tenor pinjaman diperpanjang menjadi 80 tahun.
Purbaya mengatakan cicilan setelah restrukturisasi berada di kisaran Rp1 triliun atau sedikit di bawahnya per tahun, meski besar pembayaran dapat berbeda dari tahun ke tahun.
Pemerintah menyatakan pengalihan pengelolaan kewajiban tersebut tidak memerlukan pembayaran kepada Danantara. Pemerintah juga memastikan sumber daya untuk memenuhi kewajiban Whoosh tersedia melalui entitas yang berada di bawah Kementerian Keuangan.
Besarnya cicilan tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menentukan apakah pengelolaan membutuhkan dua entitas atau cukup satu.
“Kalau segini saja cukuplah ditangani oleh satu SMV di bawah Kementerian Keuangan,” kata Purbaya dalam taklimat media di Jakarta, Selasa (8/9).
Pemerintah sebelumnya mempertimbangkan keterlibatan Special Mission Vehicle (SMV) atau Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan untuk menangani kewajiban Whoosh.
INA dan SMI kemudian muncul sebagai opsi. Namun hingga 8 September, pemerintah belum menetapkan struktur final pengelolaannya.
Whoosh Juga Dibidik Diperpanjang ke Jawa Timur
Perubahan pengendalian Whoosh berpotensi diikuti rencana yang lebih besar. Pemerintah mulai membuka pembicaraan mengenai perpanjangan jaringan kereta cepat hingga Jawa Timur.
Purbaya mengatakan dirinya telah berbicara dengan Menteri Keuangan China dan pihak terkait mengenai rencana tersebut. Menurut dia, pihak China menunjukkan ketertarikan terhadap rencana pengembangan jaringan.
Meski demikian, rencana perpanjangan tersebut belum berarti proyek baru telah diputuskan. Skema pembiayaan, rute, nilai investasi, dan jadwal pembangunan belum diumumkan secara final.
Untuk saat ini, perhatian tertuju pada 15 September 2026. Tanggal tersebut akan menjadi target penting untuk melihat seperti apa struktur baru pengendalian Whoosh dan entitas mana yang akhirnya menerima mandat pemerintah.
Jika pengalihan terealisasi, maka perubahan itu akan menentukan dua hal sekaligus: siapa yang akan mengendalikan porsi Indonesia dalam proyek Whoosh dan siapa yang akan memikul kewajiban finansialnya dalam jangka panjang.
Komentar