UMP Jakarta 2027 Resmi Naik 7,1 Persen, Buruh Bakal Terima Rp6,13 Juta per Bulan

UMP Jakarta 2027 Resmi Naik 7,1 Persen, Buruh Bakal Terima Rp6,13 Juta per Bulan
Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar 7,1 persen menjadi Rp6.136.941 per bulan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja serta daya beli masyarakat di tengah tingginya biaya hidup di Ibu Kota. (Ilustrasi/FrameDaily.id)

Frame Daily, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara resmi telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 sebesar 7,1 persen. Dengan keputusan tersebut, UMP Jakarta yang sebelumnya sebesar Rp5.729.876 kini naik menjadi Rp6.136.941 per bulan.

Penetapan tersebut diumumkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Jumat (20/11/2026). Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 tentang Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2027.

Kenaikan sebesar Rp407.065 tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya para pekerja di Ibu Kota yang selama ini menghadapi tekanan biaya kebutuhan hidup.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, penetapan kenaikan upah telah melalui pembahasan bersama unsur pemerintah, pengusaha, dan perwakilan pekerja melalui Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta.

"Penetapan ini merupakan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha," ujar Pramono.

Kenaikan UMP Jakarta 2027 Jadi Perhatian Pekerja dan Pengusaha

Besaran UMP Jakarta 2027 ditetapkan setelah melalui pembahasan tripartit yang melibatkan pemerintah, serikat pekerja, dan kalangan pengusaha. Dalam proses pembahasan tersebut, terdapat perbedaan usulan antara pihak pengusaha dan serikat pekerja. Unsur pengusaha mengusulkan UMP sebesar Rp6.047.598, sementara serikat pekerja mengajukan angka Rp6.210.040.

Pemerintah kemudian menetapkan besaran UMP sebesar Rp6.136.941 sebagai keputusan akhir. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta, Diana Dewi, mengingatkan pentingnya kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah.

Menurutnya, kenaikan upah harus menjadi perhatian bersama agar hak pekerja tetap terpenuhi tanpa mengabaikan kemampuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha.

"Bagi pekerja, yang penting adalah berapa yang bisa dibawa pulang. Bagi pengusaha, yang harus dipastikan adalah upah itu bisa dibayar setiap bulan. Dua kepentingan ini harus kita jaga bersama," kata Diana Dewi.

Ia juga mengajak para pengusaha untuk mematuhi regulasi pengupahan serta membuka komunikasi dengan pekerja apabila terdapat kendala dalam memenuhi kewajiban perusahaan.

Kenaikan Upah Diharapkan Dongkrak Daya Beli Masyarakat

Kenaikan UMP Jakarta 2027 menjadi salah satu kebijakan yang dinantikan pekerja. Pasalnya, tingginya biaya kebutuhan hidup di Jakarta membuat penyesuaian upah menjadi perhatian penting bagi masyarakat berpenghasilan tetap.

Dengan adanya kenaikan tersebut, pekerja diharapkan memiliki kemampuan lebih baik dalam memenuhi kebutuhan pokok, transportasi, tempat tinggal, hingga kebutuhan keluarga.

Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai ketentuan sehingga tidak menimbulkan persoalan baru antara pekerja dan perusahaan.

UMP Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941 akan menjadi acuan upah minimum mulai 1 Januari 2027. Kebijakan ini sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan keberlangsungan dunia usaha di Jakarta.

Ditulis oleh DT Wangsawiredja

Komentar