Frame Daily, Jakarta – Pemerintah menyiapkan perencanaan ekonomi 2027 dengan nilai tukar rupiah berada pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Angka itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pemaparan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027.
“Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500,” kata Prabowo.
Presiden menegaskan strategi fiskal dan moneter harus mampu menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil terhadap mata uang dunia. Pemerintah juga menargetkan inflasi 2027 berada pada rentang 1,5–3,5 persen.
Namun, angka Rp17.500 menimbulkan pertanyaan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari: apa yang terjadi pada harga barang dan daya beli masyarakat jika rupiah berada di sekitar level tersebut?
Hal pertama yang perlu dipahami, Rp17.500 bukan target pemerintah untuk melemahkan rupiah ke level tersebut.
Angka itu merupakan batas atas rentang asumsi nilai tukar dalam perencanaan ekonomi 2027. Pemerintah dan Komisi XI DPR sebelumnya juga menyepakati rentang yang sama dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN 2027.
Barang Impor Bisa Lebih Mahal
Dampak paling langsung dari pelemahan rupiah terjadi ketika Indonesia harus membayar barang dari luar negeri menggunakan dolar AS.
Sederhananya, semakin banyak rupiah yang diperlukan untuk memperoleh satu dolar, semakin besar biaya dalam rupiah untuk membeli barang dengan harga dolar yang sama.
Misalnya, barang senilai US$1.000 membutuhkan Rp16,8 juta jika kursnya Rp16.800 per dolar.
Jika kurs menjadi Rp17.500, kebutuhan rupiahnya menjadi Rp17,5 juta.
Ada selisih Rp700.000, meski harga barang dalam dolar tidak berubah.
Dampaknya tidak hanya berlaku untuk produk jadi dari luar negeri.
Industri dalam negeri juga menggunakan sejumlah bahan baku, komponen, mesin dan barang modal impor. Ketika biaya impor meningkat, biaya produksi perusahaan dapat ikut tertekan.
Bank Indonesia menjelaskan depresiasi nilai tukar dapat meningkatkan harga impor, kemudian menaikkan biaya produksi dan memberikan tekanan terhadap inflasi. Mekanisme tersebut dikenal sebagai imported inflation.
Namun, bukan berarti seluruh barang otomatis naik ketika rupiah melemah.
Besarnya dampak bergantung pada banyak faktor, termasuk seberapa besar kandungan impor suatu produk, kontrak pembelian, persediaan perusahaan, strategi lindung nilai atau hedging, margin usaha hingga kemampuan produsen menyerap kenaikan biaya tanpa meneruskannya kepada konsumen.
Penelitian Bank Indonesia juga menunjukkan transmisi perubahan kurs ke inflasi konsumen tidak terjadi satu banding satu. Dampak depresiasi lebih besar terlebih dahulu pada harga impor, kemudian mengecil ketika diteruskan hingga harga konsumen.
Energi Ikut Terpengaruh
Kurs juga penting untuk sektor energi.
Dalam kerangka ekonomi 2027, pemerintah tidak hanya menggunakan asumsi rupiah Rp16.800–Rp17.500 per dolar, tetapi juga memperkirakan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) berada di kisaran US$70–US$95 per barel.
Kombinasi harga minyak dunia dan kurs menjadi penting karena transaksi minyak internasional menggunakan dolar.
Ketika harga minyak tinggi bersamaan dengan rupiah yang lemah, biaya yang harus ditanggung dalam rupiah dapat meningkat.
Tekanan tersebut tidak selalu langsung diteruskan kepada konsumen karena harga sejumlah energi dipengaruhi kebijakan pemerintah, termasuk subsidi dan kompensasi.
Tetapi bagi APBN, perubahan kurs dan harga minyak tetap menjadi faktor penting dalam menghitung penerimaan maupun belanja terkait energi.
Bank Indonesia pada 2026 bahkan telah mengingatkan kenaikan harga komoditas dunia dan imported inflation perlu diantisipasi. BI terus menggunakan kebijakan stabilisasi rupiah sebagai salah satu instrumen menjaga inflasi.
Dari Gadget hingga Biaya ke Luar Negeri
Dampak kurs juga dapat lebih mudah terlihat pada pengeluaran yang secara langsung menggunakan mata uang asing.
Masyarakat yang membayar biaya pendidikan di luar negeri, melakukan perjalanan internasional atau membeli produk langsung dari luar negeri membutuhkan lebih banyak rupiah ketika dolar menguat.
Hal serupa dapat terjadi pada barang elektronik yang memiliki komponen impor tinggi.
Namun sekali lagi, harga ritel tidak bergerak persis mengikuti kurs harian. Produsen dan distributor memiliki struktur biaya, stok dan strategi harga masing-masing.
Karena itu, Rp17.500 per dolar tidak berarti harga barang otomatis melonjak pada saat rupiah menyentuh angka tersebut.
Yang perlu diperhatikan justru efek berantainya jika pelemahan berlangsung lama: biaya impor meningkat, biaya produksi dapat naik, tekanan harga muncul dan pada akhirnya berpotensi menggerus daya beli.
Pertumbuhan ekonomi dapat meningkat, tetapi manfaatnya bagi rumah tangga juga bergantung pada kemampuan pendapatan mengejar kenaikan biaya hidup.
Pemerintah sendiri menempatkan stabilitas sebagai bagian penting dari strategi ekonomi 2027. Selain rentang kurs Rp16.800–Rp17.500, inflasi ditargetkan berada pada 1,5–3,5 persen dan pertumbuhan ekonomi pada 5,8–6,5 persen.
Prabowo menegaskan pertumbuhan tersebut harus tercermin dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata.
Karena itu, angka Rp17.500 per dolar sebaiknya tidak dibaca sebagai ramalan bahwa rupiah pasti berada di level tersebut sepanjang 2027. Angka itu merupakan salah satu parameter yang digunakan pemerintah untuk menyusun kebijakan ekonomi dan fiskal menghadapi berbagai kemungkinan.
Bagi masyarakat, ukuran akhirnya tetap lebih sederhana: apakah stabilitas rupiah dapat dijaga sehingga kenaikan biaya impor tidak berubah menjadi tekanan harga yang semakin menggerus daya beli.
Komentar