Frame Daily, Bangkalan - Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan mengapa kenaikan gaji guru, pegawai negeri sipil (PNS), serta berbagai kebutuhan anggaran negara kerap menghadapi keterbatasan. Menurutnya, persoalan utama terletak pada masih adanya kebocoran keuangan negara yang berlangsung selama puluhan tahun.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Kampus IAI Syaichona Mohammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
Dalam pidatonya, Presiden menyinggung praktik under invoicing yang disebut telah menggerus penerimaan negara dalam jumlah sangat besar. Ia menyebut nilai kerugian yang terjadi mencapai Rp15.000 triliun dalam kurun waktu 34 tahun.
Kebocoran Negara Berdampak pada Gaji Guru dan PNS
Prabowo mengatakan keterbatasan anggaran yang selama ini dirasakan pemerintah berkaitan erat dengan kebocoran keuangan negara. Kondisi tersebut membuat ruang fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur negara, termasuk guru dan PNS, menjadi terbatas.
"Kenapa gaji guru tidak bisa naik? Karena uangnya tidak ada. Kenapa gaji pegawai negeri kurang? Karena uangnya tidak ada," kata Prabowo dalam pidatonya.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari praktik-praktik yang menyebabkan penerimaan negara tidak optimal. Akibatnya, pemerintah harus menghadapi keterbatasan dalam membiayai berbagai program strategis.
Prabowo menilai dana yang hilang akibat kebocoran tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Praktik Under Invoicing Disebut Rugikan Negara
Presiden menjelaskan salah satu penyebab kebocoran keuangan negara berasal dari praktik under invoicing. Praktik ini dilakukan dengan cara melaporkan nilai transaksi yang lebih rendah dari nilai sebenarnya sehingga penerimaan negara dari sektor pajak dan bea menjadi berkurang.
Menurut Prabowo, praktik tersebut telah berlangsung selama puluhan tahun dan menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi negara.
Ia menegaskan pemerintah akan terus berupaya memperbaiki tata kelola keuangan dan menutup berbagai celah yang selama ini menyebabkan kebocoran penerimaan negara.
"Uang itu seharusnya milik rakyat Indonesia. Seharusnya bisa digunakan untuk kepentingan rakyat," ujar Prabowo.
Pemerintah Berupaya Memperkuat Pengelolaan Anggaran
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan transparan. Ia menyatakan pemerintah berkomitmen untuk menjaga setiap rupiah uang negara agar benar-benar digunakan bagi kepentingan masyarakat.
Prabowo menyebut perbaikan tata kelola keuangan menjadi salah satu langkah penting untuk memperbesar kemampuan negara dalam membiayai berbagai program prioritas.
Ia menilai upaya pemberantasan kebocoran anggaran akan memberikan dampak besar terhadap pembangunan nasional, termasuk dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan aparatur sipil negara.
Disampaikan di Hadapan Ulama dan Pengurus NU
Pidato tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para ulama, kiai, dan pengurus Nahdlatul Ulama yang menghadiri penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU 2026 di Bangkalan.
Acara tersebut menjadi salah satu forum penting yang mempertemukan tokoh-tokoh NU dari berbagai daerah untuk membahas isu keumatan dan kebangsaan.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga kekayaan negara serta memperkuat sistem pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel.
Menurut Prabowo, Indonesia memiliki sumber daya yang besar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kebocoran keuangan negara harus dihentikan agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh rakyat.
Pernyataan Presiden mengenai keterbatasan anggaran dan dampak kebocoran negara terhadap kesejahteraan guru serta PNS menjadi salah satu pesan penting yang disampaikan dalam penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU 2026 di Bangkalan, Jawa Timur. Pemerintah menilai perbaikan tata kelola keuangan negara menjadi kunci dalam memperkuat kapasitas fiskal dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.
Komentar