Frame Daily, Jakarta- Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menghentikan sementara pendaftaran dan pembangunan dapur baru dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah efisiensi anggaran sekaligus upaya memperkuat tata kelola program agar manfaatnya lebih merata dan tepat sasaran.
Keputusan tersebut disampaikan Kepala BGN, Nanik S Deyang, dalam konferensi pers di Kantor BGN, Kamis (4/6/2026). Menurutnya, fokus utama saat ini bukan lagi memperbanyak dapur, melainkan membenahi sistem yang sudah berjalan agar lebih efektif dan berkelanjutan.
Anggaran MBG Dipangkas Jadi Rp268 Triliun
Nanik menjelaskan, anggaran BGN tahun 2026 saat ini berada di angka Rp268 triliun. Nilai tersebut lebih rendah dibanding alokasi sebelumnya yang mencapai Rp335 triliun.
Pemangkasan anggaran dilakukan sebagai bagian dari kebijakan efisiensi pemerintah terhadap berbagai program prioritas nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Meski mengalami penyesuaian anggaran, BGN memastikan target peningkatan kualitas layanan tetap menjadi prioritas.
“Jadi kita sekarang banyak yang mendaftar. Saat ini sudah ada 27 ribu dapur yang sudah operasional. Kita beresin ini dulu,” ujar Nanik.
Moratorium Dapur Baru Demi Perbaikan Tata Kelola
Saat ini terdapat sekitar 27 ribu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di berbagai daerah.
BGN menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional dapur-dapur tersebut sebelum membuka kembali pendaftaran titik baru. Langkah ini bertujuan memastikan standar pelayanan, kualitas makanan, sistem distribusi, hingga pengawasan berjalan optimal.
Moratorium akan dicabut setelah proses pembenahan tata kelola selesai dilakukan.
Selain menjaga kualitas layanan, kebijakan ini juga dinilai mampu mengendalikan biaya operasional yang berpotensi meningkat jika ekspansi dilakukan terlalu cepat.
Empat Fokus Pembenahan Program Makan Bergizi Gratis
Dalam proses konsolidasi program, BGN menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan MBG.
1. Penataan Ulang Penerima Manfaat
BGN akan melakukan penyaringan ulang data penerima manfaat agar bantuan gizi benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan.
Langkah ini dilakukan untuk menghindari ketidaktepatan sasaran sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.
2. Penghentian Sementara Dapur Baru
Pendaftaran dan pembangunan dapur baru dihentikan sementara sampai evaluasi terhadap dapur yang sudah ada selesai dilakukan.
Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi potensi pemborosan anggaran dan meningkatkan kualitas layanan di lapangan.
3. Standardisasi Dapur yang Sudah Beroperasi
BGN akan melakukan audit serta pembenahan terhadap dapur-dapur eksisting. Fokus evaluasi mencakup standar kebersihan, kualitas makanan, tata kelola operasional, serta kompetensi sumber daya manusia yang terlibat.
Dapur yang belum memenuhi standar akan mendapatkan pembinaan hingga perbaikan selesai dilakukan.
4. Prioritas Wilayah 3T
BGN juga akan memprioritaskan pembangunan layanan gizi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Nanik mengatakan Presiden Prabowo memberikan arahan agar pemerataan manfaat menjadi perhatian utama sebelum memperluas pembangunan dapur di daerah lain.
“Pak Presiden pesannya pada kami harus ke 3T dulu untuk pemerataan. Tapi bukan berarti tidak banyak dapur, karena kalau banyak juga tidak efisien,” tegasnya.
Pemerataan dan Efisiensi Jadi Prioritas
Selain membenahi tata kelola, BGN juga berupaya memastikan program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat yang lebih merata di seluruh Indonesia.
Pendekatan ini dinilai penting agar dana negara yang digunakan dapat memberikan dampak maksimal, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah dengan akses pangan dan gizi yang masih terbatas.
BGN optimistis langkah konsolidasi dan efisiensi yang dilakukan saat ini akan menghasilkan sistem pelayanan gizi yang lebih kuat, transparan, dan berkelanjutan.
Ke depan, lembaga tersebut juga berkomitmen menyampaikan perkembangan evaluasi program secara berkala kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Komentar