Frame Daily, Kupang - Penanganan masyarakat terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) memasuki fase yang semakin kompleks. Selain gempa susulan yang masih terjadi, pemerintah harus memastikan kebutuhan warga yang tersebar di berbagai titik pengungsian tetap terpenuhi.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diperbarui pada 16 Agustus 2026 pukul 00.00 WIB mencatat 9.290 warga masih bertahan di titik-titik pengungsian. Konsentrasi terbesar berada di Kabupaten Sikka sebanyak 3.356 jiwa dan Kabupaten Manggarai sebanyak 2.078 jiwa.
Data tersebut merupakan snapshot per 16 Agustus. Pergerakan warga dari lokasi pengungsian terpusat ke rumah keluarga, kerabat, maupun titik pengungsian mandiri membuat jumlah dan sebarannya terus berubah.
Sebaran Pengungsi NTT
Berdasarkan data BNPB yang tersedia, konsentrasi pengungsi tersebar sedikitnya di beberapa wilayah terdampak utama di Flores.
| Wilayah | Jumlah/Informasi Pengungsi | Keterangan |
|---|---|---|
| Sikka | 3.356 jiwa | 1.356 jiwa di GOR Samador dan 2.000 jiwa mengungsi mandiri di 10 titik |
| Manggarai | 2.078 jiwa | Tersebar di sejumlah lokasi pengungsian |
| Nagekeo | 500 jiwa | Data BNPB per 16 Agustus; pemda kemudian melaporkan lebih dari 50 titik pengungsian mandiri |
| Wilayah lain | Ada pengungsi | BNPB juga mencatat pengungsi di luar NTT, antara lain Bima dan Kepulauan Selayar |
Data tersebut menunjukkan persoalan pengungsian tidak hanya terpusat pada satu lokasi besar.
Di Sikka, misalnya, selain GOR Samador, terdapat warga yang memilih mengungsi secara mandiri di sejumlah lokasi. Sementara di Nagekeo, pemerintah daerah menyebut terdapat lebih dari 50 titik pengungsian mandiri yang tersebar di kawasan hutan dan perbukitan, selain tiga kamp pengungsian terpusat.
Nagekeo: Lebih dari 50 Titik Pengungsian Mandiri
Kondisi di Kabupaten Nagekeo menjadi salah satu tantangan terbesar dalam distribusi bantuan.
Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gratianus Muga Sada mengatakan pemerintah daerah sejauh ini belum menjangkau seluruh lokasi penampungan pengungsi.
Menurut dia, selain tiga kamp pengungsian terpusat, terdapat lebih dari 50 titik pengungsian mandiri yang berada di kawasan hutan dan perbukitan.
Sebagian lokasi tersebut bahkan dilaporkan belum tersentuh bantuan.
Kondisi geografis membuat pendataan dan distribusi logistik menjadi lebih sulit. Pemerintah harus memastikan warga yang memilih bertahan secara mandiri tetap memperoleh makanan, air bersih, perlengkapan tidur, layanan kesehatan, dan kebutuhan kelompok rentan.
Sikka: Pengungsian Terpusat dan Mandiri
Sikka menjadi salah satu wilayah dengan jumlah pengungsi terbesar.
Dalam data BNPB 16 Agustus, sebanyak 1.356 jiwa berada di GOR Samador, sementara sekitar 2.000 jiwa lainnya mengungsi secara mandiri di 10 titik.
Kondisi di GOR Samador kemudian mengalami perubahan. Laporan lokal pada 17 Agustus menyebut jumlah warga yang masih bertahan di lokasi tersebut turun menjadi sekitar 814 orang, setelah sebagian warga meninggalkan pusat pengungsian dan kembali ke rumah keluarga.
Data ini memperlihatkan mengapa angka pengungsi harus selalu diberi keterangan waktu. Jumlah pengungsi dapat berubah dalam hitungan jam seiring warga berpindah dari lokasi terpusat ke rumah keluarga atau titik mandiri.
Di GOR Samador, kebutuhan kelompok rentan juga menjadi perhatian. Anak-anak mendapatkan kegiatan trauma healing dan perpustakaan keliling agar tetap memiliki ruang bermain, belajar, dan berinteraksi selama berada di pengungsian.
Senida Aditya
Manggarai: Pengungsi dan Kebutuhan Darurat
Kabupaten Manggarai juga menjadi salah satu wilayah dengan konsentrasi pengungsi terbesar berdasarkan data BNPB.
Sebanyak 2.078 jiwa tercatat mengungsi berdasarkan pemutakhiran 16 Agustus.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto kemudian memastikan kebutuhan dasar pengungsi di Manggarai menjadi perhatian dalam penanganan darurat.
Kebutuhan yang disoroti antara lain tenda, makanan, air bersih, perlengkapan tidur, layanan kesehatan, serta dukungan logistik lainnya.
Dalam kunjungan pemerintah pusat ke wilayah terdampak, penguatan pendataan juga menjadi perhatian karena titik pengungsian tidak semuanya berada dalam satu lokasi.
Manggarai Timur: Warga Masih Bertahan di Titik Mandiri
Manggarai Timur juga menghadapi persoalan pengungsian mandiri.
Di Desa Sisir, Kecamatan Elar, misalnya, warga dilaporkan membangun tenda darurat secara mandiri setelah rumah mereka rusak akibat gempa.
Laporan lapangan pada 17 Agustus menyebut terdapat sekitar 50 rumah yang roboh atau mengalami kerusakan parah dan sekitar 60 rumah mengalami keretakan.
Kelompok rentan seperti anak-anak, bayi, lansia, dan ibu hamil termasuk warga yang bertahan di lokasi tersebut.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa data pengungsi yang tercatat secara administratif belum tentu menggambarkan seluruh warga yang memilih mengungsi secara mandiri di desa-desa.
Pemerintah Bentuk Satgas di Daerah
Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menekankan pentingnya pembentukan satuan tugas di daerah untuk mempercepat pendataan dan pelayanan masyarakat.
Menurut Pratikno, pemerintah perlu mendeteksi bukan hanya pengungsi yang berada di posko resmi, tetapi juga pengungsi mandiri yang tersebar di berbagai tempat.
“Karena titik pengungsian bukan hanya di sini, tetapi juga di tempat-tempat lain dan kita juga harus mendeteksi pengungsi mandiri,” kata Pratikno.
Satgas tersebut melibatkan kepala daerah, TNI, Polri, BPBD, relawan, hingga unsur pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa.
Fokusnya mencakup pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pelayanan kesehatan, ambulans, tenaga dokter, serta percepatan penanganan menuju tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pemprov NTT Tetapkan Tanggap Darurat
Gubernur NTT Melki Laka Lena menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi selama 14 hari, mulai 15 hingga 28 Agustus 2026.
Status tersebut dituangkan dalam Keputusan Gubernur NTT Nomor 305/KEP/HK/2026.
Menurut Melki, penetapan status tanggap darurat dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana, termasuk pencarian dan evakuasi korban, pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan tempat pengungsian, serta pemulihan akses transportasi dan infrastruktur.
Gempa Susulan Masih Terjadi
Ancaman bagi warga belum sepenuhnya berakhir.
BMKG mencatat hingga 18 Agustus 2026 pukul 05.00 WIB telah terjadi 2.119 gempa susulan dengan magnitudo berkisar M1,3 hingga M6,2. Dari jumlah tersebut, 24 gempa memiliki magnitudo lebih dari 5 dan 70 gempa dilaporkan dirasakan masyarakat.
Aktivitas gempa susulan tersebut menjadi salah satu alasan sebagian warga memilih tetap bertahan di pengungsian.
BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai bangunan yang telah mengalami kerusakan. Warga diminta tidak kembali atau beraktivitas di dalam bangunan yang kondisinya belum dinyatakan aman.
Cuaca Menjadi Tantangan Tambahan
Selain gempa susulan, kondisi cuaca menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam pengelolaan pengungsian.
Sebagian wilayah NTT berada dalam periode musim kemarau. Kondisi panas dapat meningkatkan kebutuhan air minum dan membuat tenda pengungsian lebih tidak nyaman pada siang hari.
Meski begitu, hujan lokal tetap dapat terjadi. Hujan berpotensi membuat area pengungsian menjadi becek, mengganggu akses kendaraan, merusak perlengkapan pengungsi, dan menghambat distribusi logistik. Angin juga perlu diperhatikan karena sebagian pengungsi masih tinggal di tenda darurat atau struktur sementara.
Karena itu, lokasi pengungsian perlu memiliki drainase yang memadai, tenda dengan penambatan kuat, ketersediaan air bersih, ventilasi yang baik, serta tempat yang aman bagi anak-anak dan kelompok rentan.
Pemerintah Harus Memetakan Pengungsi Mandiri
Persoalan terbesar dalam penanganan pengungsi NTT saat ini bukan hanya jumlah warga yang mengungsi, tetapi sebaran mereka. Pengungsi di lokasi terpusat relatif lebih mudah didata dan dilayani. Sebaliknya, warga yang mengungsi secara mandiri di rumah keluarga, perbukitan, hutan, desa terpencil, atau tenda buatan sendiri berpotensi luput dari distribusi bantuan.
Kondisi Nagekeo yang memiliki lebih dari 50 titik pengungsian mandiri menjadi gambaran bagaimana kompleksnya situasi tersebut.
Karena itu, pembaruan data harian harus mencakup:
- jumlah pengungsi di posko terpusat;
- jumlah pengungsi mandiri;
- lokasi dan koordinat titik pengungsian;
- jumlah anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas;
- ketersediaan air bersih;
- ketersediaan makanan;
- kondisi sanitasi;
- akses layanan kesehatan;
- kondisi tenda dan tempat tinggal sementara;
- akses jalan menuju lokasi;
- kebutuhan logistik; dan
- perubahan jumlah pengungsi setiap hari.
Tantangan Berikutnya
Dengan status tanggap darurat yang masih berlangsung hingga 28 Agustus, pemerintah menghadapi pekerjaan besar untuk memastikan seluruh warga terdampak mendapatkan pelayanan.
Data BNPB menunjukkan ribuan warga telah mengungsi, tetapi laporan pemerintah daerah memperlihatkan adanya titik-titik pengungsian mandiri yang jumlahnya jauh lebih sulit dipetakan. Di sisi lain, aktivitas gempa susulan masih berlangsung dan kondisi cuaca harus terus dipantau.
Situasi tersebut membuat penanganan bencana di NTT membutuhkan sistem yang mampu bergerak dari pendataan korban menuju pemetaan pengungsi secara detail.Bukan hanya siapa yang mengungsi, tetapi di mana mereka berada, berapa jumlahnya, apa kebutuhannya, dan apakah bantuan sudah sampai.
Bagi pemerintah daerah, tantangan tersebut menjadi pekerjaan utama selama masa tanggap darurat. Sementara bagi masyarakat, informasi resmi mengenai gempa, cuaca, kondisi pengungsian, dan distribusi bantuan menjadi semakin penting untuk memastikan keselamatan mereka.
Komentar