Frame Daily, Jakarta - Para pemimpin BRICS secara bulat mengadopsi New Delhi Declaration pada hari pertama KTT ke-18 di New Delhi, India, Sabtu (12/9/2026). Indonesia ikut berada di meja pertemuan sebagai anggota penuh BRICS.
Presiden Prabowo Subianto hadir dalam KTT tersebut bersama para pemimpin negara anggota lainnya. Dokumentasi dari lokasi KTT juga menunjukkan Prabowo mengikuti pertemuan di New Delhi.
Adopsi deklarasi menjadi salah satu hasil penting KTT di tengah konflik geopolitik yang sedang berlangsung. BRICS menyatakan keprihatinan mendalam terhadap eskalasi ketegangan di Timur Tengah dan menyerukan semua pihak menahan diri serta menghindari tindakan yang dapat memperburuk situasi.
Kelompok tersebut kembali menekankan penyelesaian sengketa internasional secara damai melalui dialog, konsultasi dan diplomasi.
Kesepakatan itu cukup signifikan mengingat BRICS menaungi negara dengan posisi geopolitik yang tidak selalu sama. Iran berada di dalam kelompok tersebut bersama Uni Emirat Arab dan sejumlah negara lain yang memiliki hubungan berbeda dengan Amerika Serikat maupun kekuatan global lainnya.
BRICS Soroti Hambatan Perdagangan Global
New Delhi Declaration tidak hanya berbicara mengenai konflik.
BRICS juga menyampaikan kekhawatiran terhadap meningkatnya penggunaan kebijakan tarif dan non-tarif sepihak yang dinilai dapat mendistorsi perdagangan global. Kelompok tersebut kembali mendorong sistem perdagangan internasional yang terbuka, adil dan berbasis aturan.
Dorongan reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) juga menjadi bagian penting agenda ekonomi BRICS. Negara-negara anggota menginginkan sistem perdagangan global yang dinilai lebih mampu mengakomodasi kepentingan negara berkembang.
Isu tersebut relevan bagi Indonesia karena perdagangan internasional menjadi salah satu jalur utama hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara BRICS.
Skala kelompok ini juga semakin besar setelah ekspansi keanggotaannya.
Menurut pemerintah India, BRICS pada 2026 terdiri atas 11 negara, yakni Brasil, China, Mesir, Ethiopia, India, Indonesia, Iran, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan dan Uni Emirat Arab. Secara kolektif, negara-negara tersebut mewakili sekitar 49,5 persen populasi dunia, 40 persen produk domestik bruto global, dan 26 persen perdagangan dunia.
Dengan ukuran tersebut, keputusan dan posisi bersama BRICS mempunyai bobot yang semakin besar dalam diskusi mengenai perdagangan dan tata kelola ekonomi internasional.
Posisi Indonesia Makin Strategis
Bagi Indonesia, hasil KTT New Delhi memiliki arti lebih dari sekadar kehadiran Presiden dalam pertemuan tingkat tinggi.
Status sebagai anggota penuh memberikan Indonesia ruang untuk ikut membentuk posisi kelompok mengenai isu yang bersinggungan langsung dengan kepentingan nasional, mulai dari perdagangan, pembangunan, ketahanan pangan dan energi hingga reformasi lembaga internasional.
BRICS sendiri membawa tema “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability” dalam keketuaan India tahun ini. Pemerintah India menempatkan pembangunan, keberlanjutan, inovasi dan aspirasi Global South sebagai bagian penting agenda kelompok.
Bagi Indonesia, posisi tersebut memberikan satu kanal diplomasi tambahan untuk memperjuangkan kepentingan negara berkembang.
Namun, posisi yang semakin strategis tidak berarti Indonesia otomatis memperoleh keuntungan ekonomi dari setiap keputusan BRICS.
Keanggotaan baru mempunyai dampak nyata apabila ruang diplomasi tersebut kemudian diterjemahkan menjadi kerja sama konkret, termasuk perluasan perdagangan, investasi, teknologi, pembiayaan pembangunan serta kerja sama pangan dan energi.
New Delhi Declaration Tunjukkan Kemampuan Mencapai Konsensus
Ada aspek lain yang membuat deklarasi kali ini penting.
Sebelum KTT berlangsung, perbedaan pandangan mengenai konflik di Timur Tengah sempat menjadi tantangan dalam perundingan deklarasi bersama. Posisi negara anggota terhadap konflik dan hubungan mereka dengan kekuatan global tidak sepenuhnya sama.
Meski demikian, negara anggota akhirnya mencapai konsensus dan mengadopsi New Delhi Declaration secara bulat.
Kemampuan mencapai titik temu tersebut penting bagi BRICS yang terus berkembang menjadi kelompok dengan keanggotaan semakin beragam.
Bagi Indonesia, kondisi ini sekaligus menghadirkan peluang dan tantangan.
Indonesia dapat membawa perspektif politik luar negeri bebas aktif serta kepentingan negara berkembang ke forum yang bobot ekonominya semakin besar. Di sisi lain, Indonesia tetap perlu menjaga ruang diplomasi dengan mitra lain di ASEAN, G20, APEC maupun negara-negara Barat.
Karena itu, keberhasilan Indonesia di BRICS pada akhirnya tidak hanya diukur dari status sebagai anggota penuh atau kehadiran di meja KTT.
Ukuran yang lebih konkret adalah seberapa jauh Indonesia dapat memanfaatkan posisi tersebut untuk memperluas akses ekonomi, memperkuat posisi tawar, dan memastikan kepentingan Indonesia ikut diperhitungkan ketika negara-negara BRICS merumuskan agenda global.
KTT ke-18 BRICS masih berlangsung hingga Minggu (13/9/2026). Perkembangan berikutnya yang perlu diperhatikan adalah hasil akhir rangkaian pertemuan serta pernyataan atau kesepakatan spesifik yang berkaitan langsung dengan kepentingan Indonesia.
Follow Instagram @framedaily.id_official untuk mendapatkan berita terbaru, fakta, dan cerita di balik isu yang sedang ramai.
Komentar